Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Adapun secara rinci, insentif yang diberikan bagi para tenaga medis yaitu, untuk dokter spesialis maksimal Rp 15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp 10 juta per bulan, perawat maksimal Rp 7,5 juta per bulan, dan untuk tenaga kesehatan lainnya maksimal Rp 5 juta per bulan.
Pemerintah juga memberikan dana santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal dunia karena Covid-19, dengan alokasi sebesar Rp 300 juta per jiwa. Tak hanya itu, pemerintah juga di dalam belanja ini juga dialokasikan bantuan iuran JKN bagi 30 juta jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Baca Juga: Pemerintah siapkan insentif tambahan bagi pemda yang terdampak covid-19
Kedua, untuk insentif perpajakan senilai Rp 9,05 triliun yang dialokasikan untuk pajak dan bea masuk ditanggung pemerintah (DTP). Secara rinci, pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan honor tenaga medis sebesar Rp 0,09 triliun.
Pembebasan bea masuk impor barang keperluan penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 3,76 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) DTP bagi BKP atau JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 5,20 triliun.
Baca Juga: BUMN peroleh kucuran dana Rp 52,57 triliun, BUMN apa saja yang dapat dana?
Ketiga, alokasi dana untuk Gugus Tugas Covid-19 atau dalam hal ini melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai 3,5 triliun. Dana ini digunakan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), penyediaan alat kesehatan di rumahsakit, penyediaan bahan medis habis pakai laboratorium (seperti reagen dan sebagainya), serta untuk pemeriksaan spesimen.
Kemudian, dana ini juga digunakan untuk penggantian klaim perawatan di rumah sakit, mobilisasi tim dan pengiriman logistik penanganan Covid-19, serta untuk melakukan pendampingan, pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri ke tempat asal, dan karantina di Natuna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
