Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan tambahan anggaran untuk membantu mengurangi dampak wabah virus corona, terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin. Dukungan ini diberikan dalam bentuk subsidi bantuan sosial (bansos) yang diperluas.
"Dukungan untuk membantu mengurangi dampak terhadap konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan paling rentan adalah sebesar Rp 172,10 triliun dalam bentuk bansos dan subsidi yang diperluas," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi, Senin (18/5).
Perinciannya, dukungan tambahan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp 43,6 triliun, dan bansos sembako untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sebesar Rp 6,8 triliun.
Baca Juga: Pemerintah tambah belanja negara menjadi Rp 2.720,1 triliun pada 2020
Kemudian, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun, kartu prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,9 triliun. Serta logistik/pangan/sembako sebesar Rp 25 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini berbagai program bansos dari pemerintah tersebut sudah mencakup 55% dari total penduduk Indonesia.
Kemudian, untuk mendorong konsumsi masyarakat maka pemerintah memperluas subsidi beberapa program bansos. Pertama, perpanjangan waktu pemberian subsidi diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA, dari sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan atau sampai September 2020.
Subsidi listrik bagi pelanggaan 450 VA ini mencakup 24 juta rumah tangga, sedangkan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA mencakup 7,2 juta rumah tangga.
Kedua, bansos Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek akan diperpanjang menjadi 9 bulan atau sampai Desember 2020. Namun, seiring dengan perpanjangan waktu penyaluran bansos, maka pemerintah juga turut memangkas nominal penyaluran bansos.
Baca Juga: Imbas corona, pemerintah memperlebar defisit APBN 2020 jadi 6,27%
Pada awalnya, nominal bansos sembako Jabdetabek dan bansos non-tunai Jabodetabek yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000/bulan. Nah, mulai bulan Juli sampai Desember mendatang, nominal bansos ini akan dikurangi menjadi Rp 300.000/bulan.
"Bansos ini akan diberikan 9 bulan hingga Desember 2020, dengan perhitungan untuk Juli sampai Desember perhitungannya menjadi hanya Rp 300.000/bulan dari yang tadinya Rp 600.000/bulan," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Sebanyak 12.829 desa telah menyalurkan BLT dana desa
Ketiga, untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang mencakup sekitar 11 juta keluarga penerima manfaat (KPM), akan diperpanjang menjadi 6 bulan. Dimulai sejak bulan April sampai Oktober 2020 mendatang. Sama seperti bansos sembako, Menkeu juga memangkas dana bantuan BLT dana desa menjadi Rp 300.000/bulan.
"Ini semuanya merupakan upaya untuk mengurangi dampak corona terhadap posisi konsumsi, yaitu memberikan masyarakat bantuan agar mereka tetap bisa menjaga konsumsi pada level basic needs-nya," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Pemerintah akan salurkan bansos besar-besaran sebelum Lebaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
