kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pemerintah klaim paket kebijakan ekonomi berhasil


Kamis, 06 Februari 2014 / 18:58 WIB
Pemerintah klaim paket kebijakan ekonomi berhasil
ILUSTRASI. AUM industri berhasil tumbuh dan indeks return reksadana positif pada Agustus 2022.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah mengaku puas dengan kinerjanya di bidang perekonomian. Terutama jika melihat data ekonomi terakhir, mengenai neraca perdagangan yang mengalami surplus di kuartal IV 2013 lalu, dan pertumbuhaan ekonomi yang berada di level 5,07% sepanjang tahun 2013.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, di triwulan terakhir 2013 itu menunjukkan upaya pemerintah berhasil meredam gejolak ekonomi. Terutama yang disebabkan oleh ancaman tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (fed).

Memang, perekonomian Indonesia di tahun 2013 sempaat berada dalam kondisi yang tidak stabil. Defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II yng mencaapai 4,4% terhdap PDB menjdi aktor utamanya, sehingga nilai tukar rupiah sempaat anjlok.

Namun, berbagai kebijakan yang dikeluarkan terutama yang bertujuan untuk menekan impor, seperti kebijakan menaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 telah menekan impor. Karena itulah, kemudian perlahan neraca perdagangan bisa surplus kembali sebesar US$ 2,3 miliar pada kuartal IV 2013.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan tarif bea masuk atas impir barang mewah. Kebijkan ini menurut Hatta cukup memiliki dampak meskipun tidak begitu signifikan.

Kebijakan lain yang dianggap berjalan adalah soal peningkatan kadar biofuel dalam campuran solar hingga 10%. Kebijakan ini dianggap menekan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sekarang fokus kit adalah terus memperbaiki, dan meningkatkan perekonomian," ujar Hatta, Kamis (6/2) di Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×