kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.924.000   -21.000   -1,08%
  • USD/IDR 16.293   1,00   0,01%
  • IDX 7.724   118,32   1,56%
  • KOMPAS100 1.099   17,27   1,60%
  • LQ45 817   17,24   2,16%
  • ISSI 255   1,53   0,60%
  • IDX30 422   9,20   2,23%
  • IDXHIDIV20 483   10,23   2,16%
  • IDX80 123   2,04   1,69%
  • IDXV30 127   1,17   0,93%
  • IDXQ30 135   2,93   2,21%

Pemerintah klaim paket kebijakan ekonomi berhasil


Kamis, 06 Februari 2014 / 18:58 WIB
Pemerintah klaim paket kebijakan ekonomi berhasil
ILUSTRASI. AUM industri berhasil tumbuh dan indeks return reksadana positif pada Agustus 2022.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah mengaku puas dengan kinerjanya di bidang perekonomian. Terutama jika melihat data ekonomi terakhir, mengenai neraca perdagangan yang mengalami surplus di kuartal IV 2013 lalu, dan pertumbuhaan ekonomi yang berada di level 5,07% sepanjang tahun 2013.

Menteri Koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, di triwulan terakhir 2013 itu menunjukkan upaya pemerintah berhasil meredam gejolak ekonomi. Terutama yang disebabkan oleh ancaman tapering off oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (fed).

Memang, perekonomian Indonesia di tahun 2013 sempaat berada dalam kondisi yang tidak stabil. Defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II yng mencaapai 4,4% terhdap PDB menjdi aktor utamanya, sehingga nilai tukar rupiah sempaat anjlok.

Namun, berbagai kebijakan yang dikeluarkan terutama yang bertujuan untuk menekan impor, seperti kebijakan menaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 telah menekan impor. Karena itulah, kemudian perlahan neraca perdagangan bisa surplus kembali sebesar US$ 2,3 miliar pada kuartal IV 2013.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan tarif bea masuk atas impir barang mewah. Kebijkan ini menurut Hatta cukup memiliki dampak meskipun tidak begitu signifikan.

Kebijakan lain yang dianggap berjalan adalah soal peningkatan kadar biofuel dalam campuran solar hingga 10%. Kebijakan ini dianggap menekan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sekarang fokus kit adalah terus memperbaiki, dan meningkatkan perekonomian," ujar Hatta, Kamis (6/2) di Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×