Pemerintah Kebut Koperasi Merah Putih, 26.000 Unit Masuk Tahap Pembangunan

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari agenda transformasi besar untuk mengembalikan koperasi ke arus utama sistem ekonomi nasional.

Hingga awal Januari 2026, sebanyak 26.000 unit koperasi telah masuk tahap pembangunan, seiring dengan inventarisasi sekitar 41.000 titik lahan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pembangunan koperasi menjadi prioritas lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah menetapkan standar lahan 1.000 meter persegi per unit, tetapi keterbatasan lahan terutama di kawasan perkotaan menjadi tantangan utama dalam implementasi program.

“Yang sudah sekarang dalam proses pembangunannya 26 ribu,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Minggu (18/1/2026).

Menurut Zulkifli, pemerintah tengah mendata berbagai alternatif pengembangan, termasuk kemungkinan pembangunan koperasi secara vertikal di wilayah dengan harga tanah tinggi. Pendekatan ini dinilai perlu agar target pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan lahan.

“Di kota-kota tentu tidak ideal karena tanah mahal. Sedang kami data, apakah nanti dibangun ke atas,” ujarnya.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar pembangunan kelembagaan, melainkan transformasi koperasi menjadi entitas bisnis produktif yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa.

Dari total 41.000 titik lahan yang telah terinventarisasi, sekitar 23.000 titik telah diverifikasi dan sedang dibangun, dengan target mulai beroperasi pada Maret–April 2026.

“Tidak gampang mendapatkan tanah ideal seluas 1.000 meter persegi. Namun, 23 ribu titik sudah diverifikasi dan sedang dibangun, kami harapkan selesai Maret–April,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, percepatan pembangunan fisik dilakukan paralel dengan penyiapan sumber daya manusia, sistem digital, dan model bisnis koperasi yang lebih modern.

Pemerintah merekrut sekitar 8.000 business assistant, masing-masing bertanggung jawab mendampingi 10 koperasi desa, serta 1.104 tenaga project management officer yang ditempatkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan eksekusi di daerah.

Transformasi Koperasi Desa Merah Putih diarahkan agar koperasi tidak lagi identik dengan simpan pinjam, tetapi mampu mengelola berbagai unit usaha produktif, mulai dari ritel modern, gudang dan logistik, klinik dan apotek desa, hingga berperan sebagai offtaker bagi produk masyarakat lokal seperti hortikultura, kerajinan, dan kuliner.

“Kami memandang koperasi ini harus menjadi pilihan anak-anak muda, khususnya Milenial dan Gen Z. Ketika mereka punya merek lokal tetapi tidak tahu harus jual ke mana, koperasi bisa menjadi pilihan,” kata Ferry.

Dalam pandangan pemerintah, koperasi diposisikan sebagai kontra-narasi atas dominasi ekonomi berbasis korporasi besar sekaligus instrumen penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sebanyak 18 kementerian dan lembaga dilibatkan dalam program ini, dengan Kementerian Koperasi mendapat mandat menyusun model bisnis serta modul pelatihan koperasi desa.