Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah berniat memaksimalkan keberadaan Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2010.
Perjanjian tersebut berisi pemberian dana hibah kepada Indonesia dari Negara Skandinavia tersebut untuk mengurangi gas emisi. Sesuai kesepakatan tersebut, Norwegia memberikan dana hibah dengan nilai mencapai US$ 1 miliar.
Namun, menurut Ketua Tim Pengendali Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, nilai dana yang telah dimanfaatkan masih minim yaitu sebesar US$ 10 juta. Rendahnya realisasi dana yang baru diberikan ke Indonesia terjadi karena adanya perubahan struktur akibat pergantian pemerintahan dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Saat menjabat sebagai presiden, SBY telah membentuk lembaga baru guna menindaklanjuti LOI tersebut. Sayangnya, program bernama Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation di negara berkembang (REDD+) ini sempat vakum.
Program REDD+ inilah yang menjadi instrumen untuk memanfaatkan dana tersebut. "Namun sekarang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah membentuk tim baru yang saya ketuai," ujar Rachmat, Jumat (6/3).
Tim baru perlu dibentuk karena Norwegia merasa Indonesia belum berhasil dalam meredam emisi karbon. Rachmat pun sudah menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla guna menjelaskan program kerja lembaganya tersebut.
Selain itu, Rachmat juga menyampaikan perihal rencana kedatangan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg pada 14 Maret 2015 mendatang. Kedatangan Solberg rencananya untuk merealisasikan pemberian hibah.
Namun, Rachmat belum mengetahui berapa hibah yang akan direalisasikan oleh Norwegia kali ini. Yang jelas, hibah itu penting untuk melanjutkan program penghijauan dan mengurangi deforestasi.
Selama ini masih ada beberapa wilayah yang masih belum menunjukan pengurangan emisi karbon seperti Kalimantan. Dengan adanya perjanjian seperti ini diharapkan terjadi penurunan emisi dan penghijauan di semua daerah. Nilai penurunannya ditargetkan mencapai 1 juta hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
