Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mendorong pemanfaatan terak atau slag dari hasil pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Namun, sesuai dengan regulasi, sampai saat ini slag masih tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah menyederhanakan aturan untuk mempermudah pemanfaatan limbah smelter.
Baca Juga: ESDM: Pengolahan slag sisa Smelter masih terkendala regulasi limbah B3
"Kita tentu tak sekedar megubah aturan cuma disederhanakan, yang penting akan ada pengujian untuk memutuskan ini bukan B3," tutur Darmin, Jumat (30/8).
Dia pun menjelaskan, selama ini limbah smelter dikategorikan sebagai limbah B3 karena jumlahnya yang cukup besar, bukan karena kandungan konsentrat dalam limbah tersebut. Menurutnya, di negara lain limbah smelter diolah menjadi berbagai macam hal.
Darmin pun mengatakan, belum semua limbah smelter dimanfaatkan, sebagai tahap awal, limbah yang dimanfaatkan baru limbah smelter nikel dan baja. Nantinya, limbah tersebut bisa digunakan untuk bermacam kebutuhan seperti lapisan jalan juga bahan bangunan.
Meski perizinan pemanfaatannya akan dipermudah, Darmin menyebut pemanfaatan limbah ini masih tetap harus berdasarkan pengujian. "Tetapi pengujiannya tidak lagi yang rumit karena kita tahu ini sebenarnya bukan karena konsentrasinya yang berbahaya, tetapi karena jumlahnya banyak," jelas Darmin.
Baca Juga: Agar tidak mencemari lingkungan, pemerintah rancang pemanfaatan slag limbah smelter
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, total slag saat ini berkisar 20 juta ton per tahun, dan pada 2021 akan meningkat menjadi 35 juta ton ton.
Selama ini, lanjut Yunus, limbah smelter yang dihasilkan tersebut hanya ditimbun saja. "Semakin lama semakin menyulitkan menempatkannya karena semakin banyak," ujar Yunus.
Baca Juga: AKR Corporindo (AKRA) dan Pelindo III memulai pembangunan JIIPE tahap kedua
Lebih lanjut, Darmin mengatakan penyederhanaan tersebut sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, dia mengatakan, pemerintah masih akan melakukan rapat kembali dalam waktu 2 - 3 minggu ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
