kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.633.000   -2.000   -0,08%
  • USD/IDR 18.019   -69,00   -0,38%
  • IDX 6.077   35,47   0,59%
  • KOMPAS100 799   8,74   1,11%
  • LQ45 606   6,49   1,08%
  • ISSI 210   0,14   0,07%
  • IDX30 342   3,30   0,97%
  • IDXHIDIV20 426   3,30   0,78%
  • IDX80 91   1,03   1,14%
  • IDXV30 117   1,17   1,02%
  • IDXQ30 110   0,95   0,87%

Pemerintah Indonesia perketat penjagaan di Perairan Natuna pasca klaim China


Sabtu, 04 Januari 2020 / 06:35 WIB


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengatakan akan menambah personel yang berpatroli di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ini bertujuan untuk memperketat penjagaan di Perairan Natuna, khususnya kapal asing yang beberapa waktu terakhir melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Sudah Pasti ada [Penambahan personel]. TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga," ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman, Jumat (3/1).

Baca Juga: Natuna memanas, Retno desak China patuhi wilayah ZEE berdasarkan UNCLOS 1982

Sayangnya, Achmad masih enggan mengungkap berapa banyak personel yang akan ditambah. Namun, dia memastikan adanya penambahan personel ini pun bukan untuk memperburuk hubungan Indonesia dan China. Bahkan, menurutnya Bakamla akan berada dalam garda terdepan untuk memastikan kondisi ini dalam keadaan damai.

"Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull (strategi pendekatan), daripada grey hull. Karena kalau kapal perang kan tensinya agak berbeda. Jadi Bakamla tetap di depan," ujar Achmad.

Baca Juga: Bakamla tegaskan siap kawal nelayan Indonesia di perairan Natuna

Beberapa waktu terakhir, terlihat adanya kehadiran kapal penjaga pantai (coast guard) China di perbatasan perairan Natuna. Kapal tersebut mengawal kapal nelayan dari China yang melakukan aktivitas perikanan.




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×