Papua Tengah Usulkan Dua Titik Sekolah Rakyat, Kemensos Prioritaskan Wilayah 3T

Reporter: Aura Putri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu usulan yang diterima Kemensos adalah pembangunan dua Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, wilayah 3T menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

"Untuk Pak Gubernur, kita harus bantu, yang bisa sesuai tugas kami, ini program strategis Bapak Presiden, daerah 3T itu kita prioritaskan," kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kemensos, Selasa (3/11/2026).

Baca Juga: UU Satu Data Indonesia Disahkan, Celios Soroti Penguatan BPS Ketimbang Lembaga Baru

Dalam pertemuan di Kantor Kemensos Jakarta, Senin (2/11/2026). Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengusulkan, dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.

Kedua lokasi tersebut masing-masing berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan lahan milik Pemerintah Kabupaten Nabire.

"Jadi di Nabire itu dua (titik) Pak. Bupati Nabire siapkan 10 hektare, sementara provinsi siapkan 9 hektare," kata Meki.

Menurut Meki, pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire penting untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia juga mengapresiasi Kemensos atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Menanggapi usulan tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah segera mengajukan surat resmi dan melengkapi persyaratan pembangunan. Persyaratan tersebut meliputi kondisi kemiringan lahan, ketersediaan air bersih, listrik, serta akses jalan menuju lokasi.

Baca Juga: Pajak Pembalut Wanita Digugat ke MK, Pemohon Minta Produk Sanitasi Tersebut Bebas PPN

Persyaratan teknis pembangunan nantinya akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kemensos juga menyatakan akan mengawal proses pengajuan tersebut.

"Kirim surat, diajukan, syaratnya dipenuhi. Nanti yang pertama itu tingkat kemiringannya harus clear, yang kedua dukungan air bersihnya siap, listriknya siap, jalan ke arah situ siap. Pokoknya syarat-syaratnya ada nanti dari Kementerian PU. Kita kawal, kita dampingi ini," ujar Gus Ipul.

Adapun pemerintah menargetkan setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Masing-masing sekolah diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sebagai informasi, pemerintah tengah membangun Sekolah Rakyat permanen tahap II dengan target 104 titik. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News