kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah harus koordinasi untuk atasi macet


Selasa, 07 September 2010 / 19:17 WIB
Pemerintah harus koordinasi untuk atasi macet


Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Ketua unit kerja Presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto meminta Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terlibat aktif dalam menuntaskan 17 langkah mengatasi kemacetan di ibukota.

Menurut Kuntoro, pembahasan 17 jurus atasi kemacetan itu akan dimulai setelah Lebaran nanti. "Pekerjaan seperti ini pekerjaan bareng, kalau sekian banyak sektor tidak bersatu menangani ya repot," ujar Kuntoro usai rapat terbatas bidang pendidikan di Istana Wakil Presiden, Selasa (7/9).

Penanganan masalah angkutan di wilayah DKI Jakarta memang harus dengan koordinasi dan integrasi. Misalnya program busway tidak akan berhasil jika di titik-titik tertentu tidak ada tempat penitipan motor atau mobil.

“Tujuan busway adalah mengalihkan para pengendara mobil dan motor untuk memakai busway. Jadi mesti ada fasilitas seperti itu dan koordinasi mesti ada," ujar Kuntoro yang ditunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai koordinator 17 program itu.

Sedangkan integrasi harus ada bus-bus lain atau kereta api yang menjadi sarana transportasi lanjutan setelah orang turun dari busway. Artinya, kata Kuntoro, untuk membenahi transportasi di Jakarta harus berbarengan. "Ngomong busway aja begitu, belum lagi kereta apinya, belum lagi menyambung monorail dan angkutan darat yang lain," katanya

Mantan Kepala BRR Aceh dan Nias itu mengaku saat ini sedang meminta pandangan tentang 17 langkah itu kepada sejumlah pusat kajian seperti masyarakat transportasi Indonesia, pusat kajian angkutan, maupun para pengamat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×