Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mulai menangani masalah transportasi dan kemacetan di wilayah Jakarta. Dalam rapat kerja mengatasi kemacetan yang semakin menggila ini, pemerintah membuat 17 program. Berikut 17 program yang dihasilkan dalam rapat kerja di Istana Wakil Presiden (Wapres).
Pertama, memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). Wakil Presiden Boediono telah meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang biaya atas pemakaian jalan tersebut. "Draf Peraturan Pemerintah akan selesai seminggu setelah Lebaran," ujar Juru bicara wakil presiden Yopie Hidayat, Kamis (2/9).
Kedua, jalur busway tetap disterilisasi terutama di empat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi itu dipastikan akan tetap berlangsung karena dampaknya besar dan ada peningkatan penumpang 20%," kata Yopie.
Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway.
Keempat, memperbaiki fasilitas jalan maka Pemda DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.
Kelima, untuk busway akan ditambah lagi dua jalur dan akan mulai beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi. Menurut Yopie, Pemerintah Provinsi DKI yang akan menetapkan arah jalur busway itu. "Yang jelas pada akhir tahun ini harus ada sepuluh koridor yang beroperasi," terang Yopie.
Bukan itu saja, Pemda DKI juga akan membenahi manajemen operasional busway. Sebab, kata Yopie, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyinggung kontrak yang tidak menguntungkan dan tidak baik dari sisi governance.
Keenam, akan ada pembicaraan serius mengano harga gas khusus untuk transportasi. Karena itu, pemerintah akan mensinkronkan harga jual gas dan standar pelayanan yang sama dari Pertamina dan Perusahaan Gas Negara.
Ketujuh, pemerintah meminta Pemerintah Provinsi DKI merestrukturisasi angkutan dalam hal pemakaian bus-bus kecil yang tidak efisien termasuk angkutan-angkutan kecil selain bus. Makanya, pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk peremajaan angkutan-angkutan kecil.
Kedelapan, mengoptimalkan kereta api di Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelyanan, serta menambah gerbong untuk jalur jalur yang padat. Kesembilan, polisi mendapat tugas menertibkan angkutan liar untuk mengurangi tekanan pada titik-titik dimana mereka menunggu penumpang.
Kesepuluh, mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang tahun depan sudah mulai konstruksi untuk jalur Lebak Bulus-Hotel Indonesia. Kemudian, akan dikembangkan juga jalur Lebak Bulus-Kota. Selain, mempercepat pembangunan monorail dan itu diserahkan urusannya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, mempercepat pemabangunan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai. Untuk itu, Wapres Boediono memerintahkan Kementerian BUMN menjadi back office untuk menyiapkan rancangan jalur kereta api itu.
Kesebelas, akan ada pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta, kata Yopie, menerima tanggung jawab awal sebagai koordinator.
Kedua belas, untuk mendukung hal itu akan direvisi rencana induk transportasi terpadu. "Jadi saling menggandeng, otoritasnya dan rencana induk transportasi terpadu," kata Yopie.
Ketiga belas, proyek double-double track jalur kereta api terutama ke arah Cikarang. Jalur ini penting lantaran kereta api yang datang dari arah timur kerap kali menginterupsi kereta api komuter yang dari Bekasi sehingga jadwalnya tidak optimal.
Keempat belas, mempercepat proyek lingkar dalam Kereta Api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.
Kelima belas, jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layan, Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengizinkan untuk proyek tersebut.
Keenam belas, untuk jangka menengah panjang pemeritah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
Ketujuh belas, untuk mendukung penggunaan kereta api, akan disiapkan lahan untuk park and ride (lahan parkir dekat stasiun kereta api) di dekat stasiun kereta api sehingga bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api. Wapres Boediono telah meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera menyurati Gubernur Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat untuk menyediakan lahan parkir di dekat stasiun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
