Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah akan mempertajam program prioritas pembangunan pada 2017 dengan menggunakan sistem Money Follow Program. Pengalokasi anggaran tidak lagi berdasarkan pada fungsi, melainkan berdasarkan program prioritas nasional.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan menggunakan money follow program kementrian dan lembaga yang mempunyai program prioritas nasional akan dinaikkan anggarannya. Sebaliknya yang tidak mempunyai program prioritas nasional anggarannya akan diturunkan.
"Inilah upaya kita untuk mempertajam program prioritas pembangunan nasional. Yaitu dengan meminimalisasi nomenklatur yang tidak jelas. Hal ini supaya pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujar Bambang beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan dalam RAPBN 2017 pagu anggaran untuk K/L itu Rp 758,4 triliun. Dengan money follow program ada 23 K/L yang dinaikan anggarannya sedangkan 64 K/L lainnya anggarannya turun dibandingkan tahun lalu. "Ini merupakan implementasi dari money follow program," katanya.
Bambang mencontohkan dalam satu kementrian mempunyai lima unit eselon I. Namun jika hanya dua unit masuk prioritas maka dua unit itu akan mendapatkan tambahan anggaran. Dalam sistem sebelumnya peningatan anggaran itu dilakukan secara merata di semua unit eselon satu.
Dengan money follow program, semua K/L yang terkait dalam menciptakan kedaulatan pangan akan diberikan peningkatan anggaran hal ini untuk menyukseskan program prioritas tersebut. Dengan sistem ini diharapkan program prioritas dapat tercapai.
Catatan saja, ada 23 program prioritas nasional yang terdiri dari lima sektor yaitu kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata dan percepatana pembangunan industri. Dari 23 program prioritas tersebut turunannya menjadi 1.171 kegiatan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam RAPBN 2017 pagu anggaran untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun dengan rincian anggaran untuk K/L sebesar Rp 758,4 triliun sedangkan untuk anggaran non K/L sebesar Rp 552 triliun. "Ini sudah sesuai dengan keinginan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan program prioritas," ungkap Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
