kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.902.000   75.000   2,65%
  • USD/IDR 17.000   -49,00   -0,29%
  • IDX 7.184   136,22   1,93%
  • KOMPAS100 993   21,00   2,16%
  • LQ45 727   10,98   1,53%
  • ISSI 257   5,98   2,38%
  • IDX30 393   4,71   1,21%
  • IDXHIDIV20 487   -0,17   -0,03%
  • IDX80 112   2,02   1,84%
  • IDXV30 135   -0,77   -0,57%
  • IDXQ30 128   1,38   1,08%

Pemerintah godok sanksi bagi perusahaan yang tak bayar bonus ke pekerja


Rabu, 26 Februari 2020 / 19:58 WIB
Pemerintah godok sanksi bagi perusahaan yang tak bayar bonus ke pekerja
ILUSTRASI. Pekerja memproduksi sepatu untuk diekspor di Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Pemerintah akan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan bonus hingga 5 kali gaji kepada pekerjanya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

Melalui pemberian sanksi ini, Agatha berharap akan ada kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha. "Kami berharap UU Cipta Kerja ini tidak hanya menyenangkan bagi pihak pengusaha, tetapi juga pekerja," ucapnya. 

Sebagai informasi, dalam pasal 92 bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya, sebanyak satu kali dan selambat-lambatnya dibayarkan satu tahun setelah Undang-Undang disahkan. 

Baca Juga: Aturan soal bank tanah masih menunggu omnibus law

"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja atau buruh," demikian bunyi pasal 92. 

Adapun besaran penghargaan lainnya atau bonus ini ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Besaran bonus ini dibagi menjadi 5 periode yang berbeda. (Rully R. Ramli)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Godok Aturan Sanksi Perusahaan Tidak Bayar Bonus ke Pekerja"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×