kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.517.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

Pemerintah godok sanksi bagi perusahaan yang tak bayar bonus ke pekerja


Rabu, 26 Februari 2020 / 19:58 WIB
ILUSTRASI. Pekerja memproduksi sepatu untuk diekspor di Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Pemerintah akan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan bonus hingga 5 kali gaji kepada pekerjanya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

Melalui pemberian sanksi ini, Agatha berharap akan ada kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha. "Kami berharap UU Cipta Kerja ini tidak hanya menyenangkan bagi pihak pengusaha, tetapi juga pekerja," ucapnya. 

Sebagai informasi, dalam pasal 92 bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya, sebanyak satu kali dan selambat-lambatnya dibayarkan satu tahun setelah Undang-Undang disahkan. 

Baca Juga: Aturan soal bank tanah masih menunggu omnibus law

"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja atau buruh," demikian bunyi pasal 92. 

Adapun besaran penghargaan lainnya atau bonus ini ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Besaran bonus ini dibagi menjadi 5 periode yang berbeda. (Rully R. Ramli)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Godok Aturan Sanksi Perusahaan Tidak Bayar Bonus ke Pekerja"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×