Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta menjamin dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak jemaah umrah yang tertunda ke Arab Saudi, sebagai dampak merebaknya virus corona.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan, Kebijakan pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kegiatan umrah di negaranya harus dihormati sebagai bentuk kedaulatan negara dan kemaslahatan jemaah.
Baca Juga: Korban meninggal virus corona bertambah, Iran liburkan semua sekolah selama 3 hari
Menurutnya, sudah seharusnya tempat-tempat suci di kawasan Mekkah maupun Madinah yang setiap saat menjadi konsentrasi berkumpulnya ratusan ribu ummat Islam dari berbagai penjuru dunia dilindungi dan disterilkan dari potensi penyebaran virus corona yang tengah menyebar di berbagai negara.
Ia mengatakan, dalam situasi semacam ini Pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Kebijakan penundaan umrah tersebut akan sangat berdampak pada penyelenggaraan bisnis umrah tanah air, termasuk sektor pendukungnya seperti jasa penerbangan dan jasa lainnya.
"Terlebih kuantitas jemaah umrah tanah air sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholders terkait harus bergerak cepat merespon hal ini dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan paket kebijakan yang kongkrit," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (28/2).
Baca Juga: Jemaah yang sudah mendarat di Arab Saudi tetap dapat melakukan kegiatan umrah
Dosen Hukum Bisnis UIN Jakarta ini melanjutkan, pemerintah juga perlu mendesak Arab Saudi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang kebijakan ini. Sampai kapan akan diberlakukan dan langkah apa saja yang perlu dilakukan jemaah umrah Indonesia untuk antisipasi mencegah terjangkit virus korona jika terlanjur berada di negara tersebut.
"Perlu kerjasama yang baik antar kedua negara dalam merespon persoalan ini. Upaya jalur diplomasi agar jemaah Indonesia tetap diberikan kesempatan menjalankan umrah karena Indonesia bebas virus corona mesti terus didorong," terang Mustolih.
Isu umrah penting mendapat prioritas mengingat ummat Islam dalam waktu dua bulan kedepan akan menghadapi bulan suci Ramadhan, dimana Jemaah umrah biasanya sangat antusias melaksanakan umrah.
Kementerian Agama sebagai leading sector harus segera duduk bersama dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri menyiapkan dan merumuskan paket kebijakan melindungi industri umrah.
Termasuk juga melibatkan asosiasi organisasi haji-umrah untuk melindungi dan menangani jemaah umrah yang sudah terlanjur melaksanakan umrah tetap memperoleh layanan dan hak-haknya.
Baca Juga: Lion Air menghentikan sementara layanan penerbangan ke Arab Saudi
Disisi lain, bagi jemaah umrah yang belum atau tertunda keberangkatannya harus diberikan informasi dan edukasi yang komprehensif terkait situasi sekarang ini agar tetap tenang karena penundaan umrah di luar batas kewenangan travel maupun pemerintah, melainkan kebijakan dari negara tujuan yakni Arab Saudi.
Pemerintah harus memfasilitasi dan menjamin hak-hak mereka tetap terpenuhi, salah satunya bisa dengan opsi melakukan penjadwalan ulang (reschedule) keberangkatan sampai situasinya benar-benar aman dan kondusif. Termasuk meminta pihak Arab Saudi memperpanjang masa berlakunya visa Jemaah.
Usai Ramadhan, agenda berikutnya yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian ekstra pemerintah adalah persiapan menghadapi musim penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan ratusan ribu Jemaah secara serentak. Hal ini perlu dipikirkan sejak dini dan sangat serius sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
