kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.782   14,00   0,09%
  • IDX 7.495   15,66   0,21%
  • KOMPAS100 1.160   5,20   0,45%
  • LQ45 920   6,64   0,73%
  • ISSI 226   -0,42   -0,18%
  • IDX30 475   4,07   0,87%
  • IDXHIDIV20 573   5,09   0,90%
  • IDX80 133   0,84   0,63%
  • IDXV30 140   1,19   0,85%
  • IDXQ30 158   1,00   0,64%

Pemerintah Daerah Sudah Belanjakan Anggaran Rp 45,18 Triliun Hingga Februari 2023


Rabu, 15 Maret 2023 / 13:32 WIB
Pemerintah Daerah Sudah Belanjakan Anggaran Rp 45,18 Triliun Hingga Februari 2023
ILUSTRASI. Realisasi APBD sudah mencapai Rp 45,18 triliun hingga Februari 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah mencapai Rp 45,18 triliun hingga Februari 2023. Realisasi ini mencapai 4,9% dari pagu belanja APBD yang sebesar Rp 925,81 triliun atau tumbuh 4% dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Daerah sudah di transfer Rp 105,2 triliun, dan mereka mengumpulkan pajak daerah Rp 25,85 triliun. kemudian daerah membelanjakannya Rp 45,18 triliun,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (14/3).

Menurutnya realisasi belanja ini jauh lebih kecil jika dibandingkan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dan juga pendapatan pajak daerah yang diterima. Artinya, kata Dia APBD saat ini kondisinya masih dalam keadaan surplus.

Baca Juga: LKPP Dorong Transformasi Digital Pengadaan Barang Lewat Platform Toko Daring

“Ini mungkin berbeda dengan melihat berita akhir-akhir ini di RRT banyak pemerintah daerah yang mengalami defisit yang kronis. Kalau di Indonesia APBD-nya balance atau surplus,” jelasnya.

Jika dilihat dari belanja per jenisnya, realisasi belanja daerah ini paling banyak disalurkan untuk belanja pegawai. Realisasinya mencapai Rp 27,36 triliun atau naik 5,4% dari periode sama tahun lalu. Meningkatnya belanja ini dikarenakan adanya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN daerah serta belanja gaji dan tunjangan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sementara itu belanja barang dan belanja modal masih mengalami penurunan, nilainya masing-masing Rp 10,07 triliun dan Rp 1,16 triliun. Dia menjelaskan, menurunnya belanja barang sebesar 1,3% disebabkan adanya penurunan realisasi belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS) serta belanja barang dan jasa BLUD.

Baca Juga: PMI Februari 2023 di 51,2, Menperin Optimistis Industri Manufaktur Tetap Ekspansif

Sementara itu, menurunnya belanja modal sebesar 17,5% disebabkan adanya proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap awal.

Terakhir, belanja lainnya, realisasinya mencapai Rp 6,58 triliun atau meningkat 11,6% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode sama tahun lalu. Meningkatnnya belanja ini meliputi belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×