Reporter: Adinda Ade Mustami, Rahma Anjaeni | Editor: Adinda Ade Mustami
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya membayarkan dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2019 kepada 542 daerah tanpa melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyaluran ini agar daerah punya dana penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya, kurang bayar DBH Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 2,56 triliun.
Pencairan DBH 2019 tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2020. Beleid ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan berlaku 17 April 2020.
Baca Juga: Total alokasi transfer ke daerah khusus untuk wabah corona sebesar Rp 17,7 triliun
Total kurang bayar DBH yang dialokasikan sementara oleh Kemkeu, mencapai Rp 14,71 triliun, yang terdiri dari kurang bayar DBH pajak Rp 8,14 triliun dan kurang bayar DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 6,56 triliun.
Selain DKI Jakarta, Kemkeu juga mencairkan kurang bayar DBH ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 379,46 miliar, Provinsi Jawa Tengah Rp 123,45 miliar, dan Provinsi Jawa Timur Rp 324,15 miliar.
Baca Juga: Rilis PMK, Sri Mulyani minta daerah perkuat belanja wajib kesehatan tangani corona
"Penyaluran alokasi sementara kurang bayar DBH tahun anggaran 2019 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19," bunyi Pasal 3 Ayat 1 PMK tersebut.
Adapun kurang bayar DBH ini merupakan 50% dari DBH kuartal IV-2019 yang dihitung berdasarkan selisih antara prognosis realisasi DBH tahun anggaran 2019, dengan DBH tahun anggaran 2019 yang telah disalurkan sampai dengan kuartal III-2019.
Pencairan DBH ini, juga belum melewati audit oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019. Sehingga, sisa 50% kurang bayar DBH tahun 2019 akan ditetapkan kembali nanti, berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memang sempat meminta pemerintah untuk segera membayarkan DBH tertunggak untuk tahun 2019. Menurut Anies, DBH itu bisa digunakan untuk menangani kasus Covid-19 di Jakarta.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah daerah agar tidak berlomba menagihkan DBH untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19. Apalagi, menurut Sri Mulyani, banyak pemerintah daerah yang justru menghabiskan anggaran untuk belanja gaji pegawai daripada menangani dampak pandemi Covid-19.
"APBD masih banyak yang belum diubah. Kalau dilihat seperti di DKI Jakarta, belanja pegawainya hampir Rp 25 trilliun, belanja barang Rp 24 triliun. Saya tahu mereka bisa melakukan realokasi dan refocusing sambil kami percepat pembayaran DBH," kata Menkeu, Jumat (17/4) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
