Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
Untuk itu, Yusuf menilai perlu adanya realokasi anggaran agar setidaknya Kemenperin bisa mendapatkan anggaran yang setara dengan kementerian strategis lainnya. Adapun program nilai tambah dan daya saing industri, harus dijadikan prioritas apabila dibandingkan dengan program kerja lainnya.
Senada, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai, di tengah ketidakpastian terkait pandemi ini memang akan sangat sulit menentukan besaran anggaran APBN. Asumsinya, jika wabah masih berlanjut sampai tahun depan maka alokasi anggaran dalam RAPBN 2021 tidak akan mencukupi.
"Pemerintah pasti menyadari hal ini, dalam hal inilah kita bisa memahami Perppu yang bisa memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran bila diperlukan," ungkap Piter.
Di tengah situasi tidak normal dan penuh ketidakpastian, maka akan sangat diperlukan fleksibilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan termasuk dalam menetapkan APBN.
Baca Juga: Ini 4 fokus kebijakan pada asumsi belanja kementerian/lembaga pada tahun 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
