Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar sistem ekonomi ke depannya menerapkan sistem ekonomi pancasila.
Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, secara kebijakan Indonesia belum menerapkan ekonomi pancasila. Sebab, saat ini di Indonesia masih terjadi dual ekonomi seperti yang diungkapkan ekonom Belanda Julius Herman Boeke.
Baca Juga: Wamen ESDM Arcandra Tahar resmikan 6 titik BBM satu harga di Kepulauan Nias
Yakni ekonomi industri modern yang dikuasai oleh kapital dan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh masyarakat.
Hariyono menilai perlu ada kajian agar ekonomi pancasila menjadi landasan keilmuan, yaitu ilmu ekonomi.
"Sekarang Pancasila bisa menjadi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan itu kan butuh teori butuh paradigma," ujar Hariyono usai acara diskusi di Gedung BEI, Senin (7/10).
Hariyono melanjutkan, untuk membumikan ekonomi pancasila mesti dilakukan beberapa hal. Pertama, Indonesia mesti mandiri dalam bidang ekonomi.
Kedua, kemakmuran mesti milik bersama bukan hanya kelompok elit. Ketiga, fungsi sosial ekonomi tidak boleh didominasi oleh orang-orang tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kualitas pemerataan.
Baca Juga: Cek 96 perguruan tinggi peraih akreditasi A nasional
"Selama ini kan ada kesan pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan pemerataan sehingga kesenjangan ekonomi terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lain," ujar dia.
Hariyono menuturkan, , dalam sistem ekonomi pancasila, investasi tidak diharamkan. Hanya saja, investasi asing yang masuk harus dikolaborasikan dengan potensi ekonomi dalam negeri.
"Inilah yang menjadi tantangan kita bersama, investasi dari asing tidak kita larang karena kemandirian tidak berarti isolasi tetapi investasi asing maupun dalam negeri sendiri tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat," ujar dia.
Baca Juga: Ini dia 96 perguruan tinggi peraih akreditasi A nasional
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan, ke depannya pembangunan dan pemerataan khususnya untuk masyarakat menengah bawah yang menjadi perhatian utama pemerintah.
"Manusia yang sangat penting. Pelatihan dan pemberdayaan sangat penting bagi implementasi ekonomi Pancasila," ujar dia.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi yang anti pasar tetapi ekonomi yang berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Yang dilawan adalah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok orang. Itu yang tidak boleh," ujar dia.
Ia bilang, ekonomi pancasila dapat mempersempit kesenjangan antar kelompok.
Sebab, sistem ekonomi tersebut memfokuskan penguatan dan pengembangan pemberian akses likuiditas, akses kapital, sumber daya manusia, pasar, dan teknologi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sekitar 64 juta UMKM.
Baca Juga: Ini 5 rekomendasi ekonomi KEIN untuk Jokowi-Ma'ruf Amin
Arif mengatakan, jika Pancasila dijadikan sebagai platform ekonomi, maka inflasi dan stabilitas dapat terjaga dengan baik serta fundamental ekonomi menjadi kuat.
"Pertumbuhan ekonomi bisa dijaga, lebih tinggi, berkualitas, tidak hanya 5 persen, bahkan bisa 6-7 persen, bahkan bisa lebih dari itu kalau jalan ekonomi itu digerakkan oleh basis potensi yang utama. (Yaitu) Dengan bekerja sama antara yang besar usaha besar, koperasi, dan UMKM yang jumlahnya sangat banyak, 64 juta," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
