kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.709.000   20.000   0,74%
  • USD/IDR 17.818   -194,00   -1,08%
  • IDX 6.008   121,62   2,07%
  • KOMPAS100 794   18,85   2,43%
  • LQ45 597   10,61   1,81%
  • ISSI 206   5,10   2,54%
  • IDX30 339   4,60   1,38%
  • IDXHIDIV20 418   3,54   0,86%
  • IDX80 90   1,96   2,24%
  • IDXV30 113   2,76   2,50%
  • IDXQ30 109   1,12   1,03%

Pemerintah Anggarkan Subsidi PPh DTP Sebesar Rp 8,31 Triliun pada 2024


Rabu, 06 Desember 2023 / 07:30 WIB
Pemerintah Anggarkan Subsidi PPh DTP Sebesar Rp 8,31 Triliun pada 2024
ILUSTRASI. Pemerintah tetap akan memberikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) . ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah tetap akan memberikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) dengan alokasi sebesar Rp 8,31 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Adapun tujuan pemberian subsidi pajak DTP di tahun depan bertujuan sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu.

"Dalam APBN TA 2024, subsidi pajak DTP dialokasikan sebesar Rp 8.311,7 miliar," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan APBN 2024, dikutip Selasa (5/12).

Baca Juga: Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance Berlanjut

Asal tahu saja, alokasi subsidi pajak DTP pada tahun depan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan outlook 2023 sebesar Rp 7,9 triliun. Nah, subsidi pajak DTP ini masuk dalam pos subsidi non energi yang ditetapkan sebesar Rp 96,9 triliun dalam APBN 2024.

Subsidi pajak DTP tersebut diberikan kepada tiga sektor. Pertama, pajak penghasilan (PPh) DTP atas komoditas panas bumi.

Baca Juga: Karyawan Bekerja di IKN Bakal Dibebaskan PPh 21

Kedua, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal.

Ketiga, PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Langganan Business Insight Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value

[X]
×