/2026/08/05/134864976.jpg "Belum Genap 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Utang RI Bertambah Hampir Rp 2.000 Triliun")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Belum genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, utang pemerintah Indonesia telah bertambah hingga nyaris mendekati Rp 2.000 triliun.
Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Sebelum Prabowo menjabat, posisi utang pemerintah per akhir September 2024 tercatat sebesar Rp 8.473,90 triliun atau setara 38,55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Memasuki awal pemerintahan Prabowo, posisi utang pemerintah kembali meningkat. Per akhir Desember 2024, utang pemerintah tercatat Rp 9.105 triliun atau 39,81% terhadap PDB.
Kenaikan berlanjut hingga akhir 2025. Posisi utang pemerintah per akhir Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun atau 40,46% terhadap PDB.
Baca Juga: Bunga Kredit Mekaar Dipangkas Jadi 8%, Mulai Berlaku September 2026
Dengan demikian, dalam sekitar satu tahun pertama pemerintahan Prabowo, posisi utang pemerintah meningkat sekitar Rp 1.164 triliun dibandingkan posisi pada akhir September 2024.
Memasuki 2026, tren kenaikan utang masih berlanjut. Hingga pertengahan tahun, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 10.293,69 triliun per akhir Juni 2026 atau setara 41,26% terhadap PDB.
Jika dibandingkan dengan posisi utang sebelum Prabowo menjabat, yakni Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024, maka utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.819,79 triliun atau melonjak 21,5%.
Artinya, dalam waktu kurang dari dua tahun sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, tambahan utang pemerintah sudah mendekati Rp 2.000 triliun.
Kenaikan tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah menilai posisi utang saat ini masih berada dalam batas aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB.
"Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60% jauh," kata Purbaya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8).
Menanggapi rasio utang yang telah berada di atas 40% terhadap PDB, Purbaya membandingkannya dengan posisi utang Singapura yang berada jauh lebih tinggi, yakni berada di kisaran 166%-175% terhadap PDB,
"Singapura berapa persentasenya? Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu. Kita lihat relatif terhadap size ekonominya," ujarnya.
Purbaya juga menjelaskan strategi pemerintah untuk menjaga agar rasio utang dapat kembali turun. Salah satunya dengan membatasi defisit serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.
"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection (penerimaan pajak) kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," jelas Purbaya.
Utang Dikelola Prudent
Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Hidayat Amir mengatakan, posisi utang pemerintah sebesar 41,26% terhadap PDB masih berada dalam level yang terkendali dan aman.
Menurutnya, rasio tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Hidayat mengatakan, strategi pembiayaan tahun 2026 dilaksanakan secara proporsional dan terukur sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi kas pemerintah, mengantisipasi volatilitas pasar, serta mengelola risiko pembiayaan secara lebih optimal.
"Pemerintah terus memastikan bahwa pembiayaan utang dikelola secara prudent, terukur, dan produktif untuk mendukung pembangunan nasional, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Hidayat.
Dari sisi pengelolaan risiko, pemerintah juga memastikan struktur utang tetap sehat. Hal tersebut tercermin dari komposisi utang yang didominasi instrumen berdenominasi rupiah, tenor yang relatif panjang, serta basis investor domestik yang semakin kuat.
Dengan struktur tersebut, pemerintah optimistis pengelolaan utang tetap resilien terhadap dinamika global, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembiayaan APBN secara kredibel.
Baca Juga: OJK Petakan Risiko Kredit Bank di Balik Penghentian Operasional Sejumlah SPPG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
