kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.453.000   22.000   0,90%
  • USD/IDR 16.663   -15,00   -0,09%
  • IDX 8.660   40,02   0,46%
  • KOMPAS100 1.192   10,20   0,86%
  • LQ45 848   1,27   0,15%
  • ISSI 313   2,80   0,90%
  • IDX30 434   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 501   -0,35   -0,07%
  • IDX80 134   1,11   0,84%
  • IDXV30 138   1,59   1,16%
  • IDXQ30 138   -0,09   -0,07%

Tarik Minat Investor, Pemerintah Tetapkan Subsidi PPh DTP Rp 8,31 Triliun pada 2024


Selasa, 05 Desember 2023 / 14:08 WIB
Tarik Minat Investor, Pemerintah Tetapkan Subsidi PPh DTP Rp 8,31 Triliun pada 2024
ILUSTRASI. Pemerintah tetap akan memberikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) . ANTARA FOTO/Anindira Kintara/Lmo/aww.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah tetap akan memberikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) dengan alokasi sebesar Rp 8,31 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Adapun tujuan pemberian subsidi pajak DTP di tahun depan bertujuan sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu.

"Dalam APBN TA 2024, subsidi pajak DTP dialokasikan sebesar Rp 8.311,7 miliar," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan APBN 2024, dikutip Selasa (5/12).

Baca Juga: Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance Berlanjut

Asal tahu saja, alokasi subsidi pajak DTP pada tahun depan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan outlook 2023 sebesar Rp 7,9 triliun. Nah, subsidi pajak DTP ini masuk dalam pos subsidi non energi yang ditetapkan sebesar Rp 96,9 triliun dalam APBN 2024.

Subsidi pajak DTP tersebut diberikan kepada tiga sektor. Pertama, pajak penghasilan (PPh) DTP atas komoditas panas bumi.

Baca Juga: Karyawan Bekerja di IKN Bakal Dibebaskan PPh 21

Kedua, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal.

Ketiga, PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×