Reporter: Riendy Astria | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memanggil 197 kepala daerah untuk menagih komitmen daerah dalam program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada 17 Oktober mendatang. Pemanggilan kepala daerah itu untuk mengevaluasi progres penerapan e-KTP di daerah masing-masing.
“Oktober ini adalah target maksimal terkait jaringan dan peralatan, tinggal kampanye petugas dan kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan,” ujar Gamawan, akhir pekan (30/9).
Menurut Gamawan, saat ini, seluruh jaringan dan peralatan sudah terpasang di 197 kabupaten/kota. Untuk daerah yang masih ada masalah dengan listrik sehingga jaringan tidak berjalan, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pasalnya, sejak awal sudah ada kesepakatan, jika ada masalah listrik maka Pemda harus beli genset. Adapun, biayanya sudah diberikan dan sudah ditandatangani.
“Makanya mereka dipanggil untuk dilihat seberapa jauh perkembangannya,” jelasnya. Lebih lanjut Gamawan bilang, pada Oktober ini, dia juga akan banyak turun ke lapangan untuk mengecek keadaan. Dalam waktu dekat ini, dia akan menyambangi Bali.
Jika seluruh peralatan sudah siap, maka petugas harus bekerja lebih keras dalam memanfaatkan waktu. Pemerintah sudah memberikan dorongan agar para petugas bekerja maksimal, seperti jam kerja harus ditambah dari 8 jam menjadi 10 jam hingga 14 jam. Nantinya akan ada uang lembur untuk para petugas.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik meminta proses pendistribusian peralatan perangkat e-KTP di daerah harus ditingkatkan lantaran masih banyak daerah yang perangkatnya belum lengkap dan belum terpasang. "Saya merupakan salah satu orang yang pesimis proyek e-KTP ini akan berhasil, distribusi saja belum lancar," kata Malik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
