Pembiayaan Danantara Berpotensi Datangkan Investasi, Tapi Tergantung Faktor Penentu

Kamis, 28 Agustus 2025 / 14:14 WIB

ILUSTRASI. Inovasi pembiayaan melalui Danantara berpotensi menarik investasi dari sektor swasta untuk proyek-proyek lingkungan.(KONTAN/Baihaki)

Reporter: Indra Khairuman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Inovasi pembiayaan melalui Danantara berpotensi menarik investasi dari sektor swasta untuk proyek-proyek lingkungan, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menjelaskan bahwa inovasi ini bisa menarik investasi swasta tanpa meningkatkan beban bunga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menekankan bahwa ini juga bisa mendorong fiskal jika mampu mengganti Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lebih lanjut, Josua menjelaskan kualitas kebijakan yang akan ditentukan oleh beberapa hal.

“Kejelasan tidak ada jaminan pemerintah, tidak ada cross-default ke APBN/SOE lain; gunakan struktur project finance non-recourse dengan cash waterfall yang disiplin dan debt service reserve account,” ujar Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, transparansi dalam penggunaan dana sangatlah penting.

“Publikasikan penggunaan dana, KPI dampak (pengurangan timbunan sampah/ton, listrik terjual/MWh), stress test sensitivitas (harga listrik, volume sampah, Capex/Opex), serta independent second-party opinion atas klaim impact,” kata Josua.

Josua menegaskanbahwa koordinasi dengan pihak terkait tidak kalah pentingnya.

“Koordinasi dengan DJPPR & BI sehingga jadwal penerbitan diatur agar tidak mengganggu lelang SBN/operasi likuiditas; hindari moral suasion yang bisa menekan permintaan SBN,” jelas Josua.

Ia juga menekankan pentingnya insentif pajak untuk proyek ini.

“Jika ada insentif pajak, cantumkan dalam fiscal risk statement; jika proyek menggantikan PMN, sebutkan nilai PMN yang dihindari agar manfaat fiskal terukur,” ucap Josua.

Terakhir, Josua menekankan bahwa kepastian off taker juga harus diperhatikan.

“Kepastian off-take: kontrak listrik (dengan PLN) dan skema tipping fee (dengan Pemda) harus jelas, dengan pembagian risiko yang adil agar tidak berubah menjadi kewajiban fiskal tersembunyi,” tambah Josua.