Pembayaran gaji TKI lewat bank belum bersifat wajib

Reporter: Petrus Dabu | Editor: Edy Can

JAKARTA. Niat pemerintah mengharuskan pembayaran gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia melalui perbankan harus ditunda dulu. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan persyaratan tersebut belum bersifat wajib kendati sudah disepakati oleh pemerintah Malaysia.

Jumhur beralasan infrastruktur perbankan dalam negeri belum menjangkau desa-desa asal TKI tersebut. “Jangan sampai kita menjadikan itu sebagai kewajiban tetapi infrastrukturnya belum siap," katanya, Kamis (5/5).

BNP2TKI sebelumnya ingin pembayaran gaji lewat bank untuk mengontrol majikan yang tidak menunaikan kewajiban itu. Pembayaran gaji lewat bank ini merupakan satu dari nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Karena itu, Jumhur mengatakan, pihaknya masih mencari solusi pembayaran gaji agar bisa dilakukan melalui bank.

Selain pembayaran gaji melalui bank, pemerintah juga mengatur besarnya gaji TKI yang bekerja di Malaysia. Pengaturan gaji ini akan disetujui oleh atase atau perwakilan pemerintah di Malaysia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Gara-gara dokumen tidak lengkap, WNI ditahan di Arab

Nasional

Moratorium dilakukan jika TKI dihukum tanpa sebab yang jelas

Keuangan

Transfer dana melalui PJTKI akan diawasi oleh BI

Nasional

BNP2TKI tunda peluncuran Crisis Center hingga awal Juni