Pembatasan BBM Subsidi Sasar Desil 9-10, Potensi Penghematan Subsidi Rp 17 Triliun

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas dinilai mampu menekan beban anggaran subsidi energi secara signifikan. 

Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga belasan triliun rupiah per tahun jika pengawasan dan penegakan aturan di lapangan berjalan secara optimal.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti menyatakan, dari sisi kesiapan teknologi, pembatasan tersebut relatif memungkinkan untuk dieksekusi. Namun, tantangan terbesar terletak pada sinkronisasi data ekonomi pemilik kendaraan dengan sistem transaksi langsung di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga: Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI, Ini Alasannya

"Mungkin secara teknis, sulit secara administratif. Infrastruktur dasarnya sudah ada pendaftaran QR/MyPertamina, pembatasan pembelian sejak 1 April 2026, dan sistem SPBU yang dapat menolak transaksi secara otomatis. Yang belum tersedia adalah padanan data yang andal antara identitas ekonomi rumah tangga dan transaksi di dispenser," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (12/8/2026).

Yayan menegaskan, kerumitan berada pada pemisahan antara profil konsumen dan jenis kendaraan yang digunakan. Menurutnya, kesiapan sistem barcode yang telah berjalan saat ini tetap memerlukan integrasi data kependudukan yang presisi agar pelaksanaan pembatasan tidak salah sasaran.

"Secara teknis bisa, karena sistem QR-nya sudah ada. Masalahnya, yang ingin dibatasi adalah orangnya, sedangkan yang mengisi BBM adalah kendaraannya. Menyambungkan keduanya itu pekerjaan yang sesungguhnya," tegasnya.

Yayan membeberkan, berdasarkan data Susenas 2025, kelompok masyarakat mampu sejatinya masih mengonsumsi porsi Pertalite yang lumayan besar, di mana untuk desil 9 mencapai 176,8 juta liter per bulan, sementara desil 10 sebesar 97,1 juta liter per bulan.

Meski demikian, potensi nilai penghematan anggaran yang dapat direalisasikan pemerintah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat pada tahun pertama pemberlakuan kebijakan.

Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Sasar Desil 9-10, IATMI Ingatkan Tantangan Integrasi Data

"Dari data Susenas, desil 9 dan 10 mengonsumsi 23% volume Pertalite. Kalau penegakannya sempurna, penghematannya Rp 17 triliun/tahun, dengan kepatuhan 50% yang realistis di tahun pertama sekitar Rp 8 triliun," tutur Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menyarankan agar fokus pembatasan diprioritaskan pada kelompok desil 9 karena kelompok desil 10 sebagian besar sudah beralih ke BBM nonsubsidi. Selain itu, wilayah dengan konsumsi tinggi seperti Jawa Barat diproyeksikan bakal menjadi area yang menerima dampak efisiensi terbesar dari kebijakan ini.

"Implikasi rancangan sasaran sebaiknya desil 9, bukan desil 10. Desil 10 hanya menyumbang 8,2% volume Pertalite karena sudah memakai Pertamax. Yang menyimpan volume Pertalite terbesar di kelompok atas justru desil 9 (14,9% volume Pertalite). Kebijakan yang hanya menyasar “mobil mewah” akan meleset dari sasaran volumenya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News