Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 sudah disetujui untuk disahkan. Salah satu poin krusial yang mendapat banyak sorotan adalah soal pemangkasan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L).
Gara-gara pemangkasan ini, porsi anggaran di berbagai K/L berubah. Jika selama ini, anggaran K/L terbesar diberikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini posisi itu tergantikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Anggaran Kemenhan dalam APBN-P 2016 ditetapkan menjadi Rp 108,7 triliun naik dari APBN yang sebesar Rp 99,5 triliun. Kebalikannya dengan anggaran Kementerian PUPR yang turun menjadi Rp 97,1 triliun dari Rp 104,1 triliun. Padahal, anggaran infrastruktur paling banyak ada di PUPR.
Namun, pemerintah tetap optimistis pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR dan meningkatnya anggaran Kemenhan tidak akan membuat daya ungkit terhadap pertumbuhan menjadi berkurang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran untuk belanja modal tetap memiliki porsi yang paling besar. Adapun pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR tidak menyentuh anggaran infrastruktur yang berjalan.
Pemangkasan, hanya dilakukan terhadap anggaran belanja barang dan mengoptimalkan sisa lelang. "Sisa lelang, terjadi ketika nilai lelang yang dimenangkan lebih rendah dari pagu yang dianggarkan," kata Bambang, Rabu (29/6) di Jakarta.
Dengan pertimbangan itu, Bambang menilai pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2% masih bisa diupayakan. Namun demikian, memang untuk mencapai target itu bukan pekerjaan yang mudah.
Adapun, pemangkasan anggaran paling besar dilakukan untuk belanja barang saja. Sementara belanja modal kalaupun ada jumlahnya sangat minim, dan belanja pegawai tidak dipangkas.
Direktur INDEF Enny Srihartati mengatakan, target pertumbuhan pemerintah masih terlalu tinggi. Apalagi, ketika dilakukan pemangkasan anggaran, pemerintah malah mengalokasikannya untuk menambah anggaran Kemenhan dan Kepolisian, yang tidak masuk dalam fungsi ekonomi.
Sebagai gambaran, sebelumnya alokasi belanja modal dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 201,6 triliun atau 15% dari total belanja pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
