Sumber: Kompas.co | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Guratno Hartono membantah pernah menerima uang Rp 135 juta untuk menerbitkan pendapat teknis pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Hal itu disampaikan Guratno ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/12).
"Tidak ada. Enggak pernah," jawab Guratno, ketika ditanya hakim.
Dalam dakwaan Deddy, Komisaris PT Metaphora Solusi Global Muhammad Arifin disebut meminta Rp 135 juta dari PT Adhi Karya untuk diberikan kepada Guratno dan stafnya karena telah mengeluarkan pendapat teknis. Pemberian itu atas perintah Deddy.
Pendapat teknis dianggap bertentangan karena tidak melalui persetujuan menteri PU. Guratno mengatakan, ia hanya menjawab surat yang diajukan Kemenpora. Menurut Guratno, pendapat teknis juga bukan untuk dijadikan rekomendasi disetujuinya kontrak tahun jamak (multiyears).
"Lazim untuk penganggaran, kalau pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran, harus ada pendapat teknis. Ini menjawab suratnya dari Kemenpora. Ini pendapat teknis, bukan rekomendasi kontrak tahun jamak," katanya.
Dalam dakwaan, pendapat teknis diurus sebagai salah satu syarat agar proyek Hambalang dapat dilaksanakan menjadi tahun jamak. Seperti diketahui, proyek Hambalang mengalami perubahan dari Rp 125 miliar pengerjaan tahun tunggal menjadi Rp 2,5 triliun secara tahun jamak.
Dalam kasus ini, Deddy selaku Direktur Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora saat itu didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi.
Atas perbuatannya, Deddy terancam 20 tahun penjara. Selain Deddy, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Andi Alfian Mallarangeng (mantan Menpora), petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.
KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp 463,6 miliar. (Dian Maharani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
