kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.512   12,00   0,07%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

PDI-P: Jokowi tak ingin calon menteri bermasalah


Selasa, 21 Oktober 2014 / 23:07 WIB
ILUSTRASI. Ekonom Bank Mandiri yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2023 akan mencapai 5,07%.(KONTAN/Fransiskus Simbolon)


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memperkirakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengumumkan struktur kabinetnya pada malam ini. Masih ada sejumlah catatan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas sejumlah nama yang diberikan Jokowi untuk diteliti.

"Jokowi memerlukan waktu untuk klarifikasi dan konfirmasi. Tapi saya tidak tahu siapa yang diberi tanda dan berapa jumlahnya karena tidak pegang dokumennya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Selasa (21/10/2014).

Menurut dia, Jokowi tidak ingin sosok yang akan menduduki jabatan menteri terlibat persoalan hukum. Jika ada menteri yang terganjal kasus hukum, maka hal itu dikhawatirkan akan membuat kinerja menteri itu tidak maksimal.

Basarah menyebutkan, Jokowi tentu memiliki pertimbangan sendiri atas menteri yang terlibat persoalan hukum itu. Jika calon menteri telah ditetapkan atau berpotensi menjadi tersangka atas sebuah persoalan hukum, maka calon itu dapat diganti.

"Kalau posisinya hanya sebatas sebagai saksi yang dipanggil aparat penegak hukum dalam rangka pro justicia, maka tentu Jokowi akan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah juga," ujarnya.(Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×