kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   20.000   0,76%
  • USD/IDR 18.088   -22,00   -0,12%
  • IDX 6.042   2,45   0,04%
  • KOMPAS100 790   1,48   0,19%
  • LQ45 600   1,02   0,17%
  • ISSI 210   -0,03   -0,02%
  • IDX30 339   0,09   0,03%
  • IDXHIDIV20 422   0,59   0,14%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 115   -0,13   -0,11%
  • IDXQ30 109   0,09   0,08%

Pajak daerah dipotong untuk defisit BPJS Kesehatan, Presiden: Ini amanat UU


Rabu, 19 September 2018 / 12:57 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegaskan pemotongan pajak pokok daerah untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan amanat dari Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Pertama, ada amanat UU bahwa 50% dari pajak rokok digunakan untuk hal pelayanan kesehatan," ungkap Presiden di Istana Negara, Rabu (19/9).

Adapun dalam Pasal 31 di UU tersebut disebutkan, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Sehingga langkah pemerintah sebetulnya sudah sesuai dengan koridor yang ada. Apalagi kenyataannya, masih banyak daerah yang belum melakukan amanat ini. Dengan begitu, kebijakan pemerintah ini akan memaksa daerah untuk menerapkan hal tersebut.

Sekadar tahu saja, kebijakan ini akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Nantinya mekanisme besaran kontribusi itu ditetapkan 75% dari 50% penerimaan pajak rokok masing-masing daerah. Dana kontribusi ini akan langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut soal kontribusi dan mekanisme pemotongan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Presiden juga menambahkan, defisit BPJS Kesehatan ini memang harus ditangani. "Apapun namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil pajak," tegas dia.

Maka itu, Presiden telah memerintahkan BPKP untuk mengaudit defisit yang ada. Presiden juga menampik pemotongan pajak rokok daerah ini akan membuat daerah tekor karena pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang. 

Sebab, daerah juga akan menerima manfaat dari pelayanan kesehatan. "Kan bukan untuk pelayanan kesehatan di pusat, gimana sih?," tutup Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×