Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, nyaris Rp 700 triliun. Dalam waktu hampir dua pekan, pagu anggaran PEN naik 11,38% dari pagu per 9 Februari 2021 lalu yang sebesar Rp 627,96 triliun.
Anggaran tersebut juga melonjak Rp 295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021 yakni Rp 403,9 triliun. Angka tersebut pun naik 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran PEN merupakan langkah untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan berbagai pencairan program PEN terakselerasi di kuartal I-2021.
“Ini sebagai daya dorong efektivitas untuk pemulihan terutama front loading di kuartal I yakni bulan Januari, Februari, dan diharapkan berlanjut sampai Maret,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN 2021 Periode Januari, Selasa (23/2).
Baca Juga: Baru satu bulan mengarungi tahun 2021, defisit APBN sudah mencapai Rp 45,7 triliun
Menurut Sri Mulyani, PEN 2021 yang dialokasikan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi. Sebab, dalam situasi pandemi saat ini, masyarakat sangat tergantung dengan APBN.
“Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary dan luar biasa untuk kembalikan rakyat dan ekonomi pulih dari covid. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 dengan percepatan realisasi program bansos yang sejak Januari sudah terealisasi Rp 16,59 triliun,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan peningkatan anggaran PEN 2021 lantaran ada modifikasi program kesehatan yang melonjak hingga Rp 176,3 triliun, naik dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat.
Rinciannya untuk testing, tracing, dan treatment sebesar Rp 9,91 triliun, biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan mencapai Rp 18,61 triliun dan penanganan lainnya mencapai Rp 27,67 triliun.
“Anggaran kesehatan melonjak tinggi sebab tim kesehatan pusat daerah dan antar Kementerian miliki program 3 T tracing, tracking dan treatment dan vaksinasi yang membutuhkan biaya luar biasa besar pada 2021,” ujar Menkeu.
Kemudian untuk perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp 157,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp 20 triliun, BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.
“Perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” ucap Sri Mulyani.
Lalu, anggaran stimulus UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,81 triliun. Pagu tersebut digelontorkan untuk bermacam program antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp 31,95 triliun, BPUM sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi IJP sebesar Rp 8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.
Baca Juga: Jokowi: Ketersediaan vaksin Covid-19 harus untuk seluruh negara
Selanjutnya, anggaran program prioritas sebesar Rp 125,1 triliun antara lain akan mencakup program padat karya K/L sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun.
Menkeu bilang Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran.
“Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” kata Menkeu.
Terakhir, anggaran insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 53,9 triliun. Dana tersebut diperuntukkan untuk PPh 21 DTP sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp 13,08 triliun, Pengurangan angsuran PPh 25 mencapai Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor sebesar Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya sebesar Rp 12,3 triliun.
Selanjutnya: Kebijakan LPI diharapkan dorong penguatan struktur industri nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
