Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
Kemudian untuk perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp 157,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, Kartu Sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai mencapai Rp 12 triliun, kartu prakerja anggarannya Rp 20 triliun, BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 14,4 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 37,18 triliun.
“Perlindungan sosial tetap untuk pertahankan masyarakat 40% terbawah. Namun tambahan belanja sosial yang extraordinary sudah mulai di faceout dan 2021 fokus pemulihan UMKM dan korporasi, insentif usaha tetap dipertahankan dan diperpanjang sampai Juli untuk akselerasi ekonomi,” ucap Sri Mulyani.
Lalu, anggaran stimulus UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,81 triliun. Pagu tersebut digelontorkan untuk bermacam program antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp 31,95 triliun, BPUM sebesar Rp 17,34 triliun, subsidi IJP sebesar Rp 8,51 triliun, PMN BUMN, LPEI, dan LPI mencapai Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.
Baca Juga: Jokowi: Ketersediaan vaksin Covid-19 harus untuk seluruh negara
Selanjutnya, anggaran program prioritas sebesar Rp 125,1 triliun antara lain akan mencakup program padat karya K/L sebesar Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,55 triliun, kemudian sektor pariwisata Rp 8,66 triliun dan pos untuk prioritas lainnya sebesar Rp 4,11 triliun.
Menkeu bilang Peningkatan anggaran ini sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan yang menunjukkan adanya pergeseran.
“Komponen padat karya Rp 27 triliun untuk ketahanan pangan dan insentif usaha perpajakan akan dijaga hingga pertengahan tahun ini,” kata Menkeu.
Terakhir, anggaran insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 53,9 triliun. Dana tersebut diperuntukkan untuk PPh 21 DTP sebesar Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp 13,08 triliun, Pengurangan angsuran PPh 25 mencapai Rp 19,71 triliun, PPnBM DTP kendaraan bermotor sebesar Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya sebesar Rp 12,3 triliun.
Selanjutnya: Kebijakan LPI diharapkan dorong penguatan struktur industri nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
