kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Mulai 2015, anggaran SKK Migas masuk APBN


Rabu, 29 Januari 2014 / 19:00 WIB
Mulai 2015, anggaran SKK Migas masuk APBN
ILUSTRASI. Bobobox Bandung


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pemerintah akhirnya akan memasukkan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mendatang. Rencana pemasukan SKK Migas ini sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan alokasi anggaran nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan SKK Migas sendiri. Skema anggaran ini berbeda dengan pola yang berlaku saat ini.

Saat ini alokasi SKK Migas adalah maksimal 1% dari penerimaan minyak negara dan disalurkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rata-rata serapan anggaran SKK Migas setiap tahunnya hanya 0,3%-0,4% dari jatah 1% atau sekitar Rp 1,8 triliun.

Nantinya anggaran unit kerja yang dulu bernama Badan Pengelola (BP) Migas ini akan dimasukkan pada bos belanja lain-lain dari pemerintah pusat. "Mungkin nanti kita buat BA (Badan Anggaran) khusus seperti TVRI dan Antara," ujar Askolani, Rabu (29/1).

Sekedar mengingatkan, Menteri ESDM Jero Wacik sudah sejak lama menginginkan agar SKK Migas masuk dalam APBN. Jero ingin agar pengaturan keuangan SKK Migas dapat kredibel. Dengan masuk dalam APBN, tentu pengawasan unit kerja ini bisa dipantau negara.

Rencana pemasukan SKK Migas dalam APBN ini masih dalam tahap persiapan. Selain itu, SKK Migas pun harus mempelajari bagaimana cara membuat dokumen, mengajukannya hingga mekanisme pencairan dana. Alasan proses pembelajaran dan mekanisme ini pulalah yang membuat pemerintah membutuhkan kesiapan waktu dan tidak dilakukan di tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×