Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan remisi kepada para koruptor terus menuai kritik. Salah satunya dari Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, presiden harus berhati-hati memberikan remisi tersebut. "Saya sarankan pemerintah untuk sedikit menyantuni kepekaan, sensivitas dari rakyat," kata Din, usai bertandang ke Istana Wakil Presiden, Jumat (20/8).
Dia menjelaskan, ada kepekaan dari masyarakat yang menganggap korupsi ini sebagai kejahatan terhadap negara dan juga terhadap rakyat. Menurut Din, persepsi dan suasana kebatinan rakyat seperti itulah yang seyogianya dipertimbangkan pemerintah untuk tidak memberikan grasi atau remisi yang berlebihan.
Apalagi, kata Din, masyarakat merasakan kesusahan dan kesulitan hidup dengan melambungnya harga-harga, kenaikan tarif dasar listrik sementara mereka saat-saat ini harus membayar uang kuliah, sekolah, belum lagi keperluan lain karena akan ada hari raya. "Hal-hal semacam inilah yang seyogianya pemerintah sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali kemudian menyinggung perasaan rakyat, mengusik rasa keadilannya," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
