Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Dengan begitu, pembahasan yang diinginkan bukan sekadar menetapkan plastik sebagai barang kena cukai yang baru, melainkan juga gambaran kebijakan selanjutnya ke depan.
“Jadi kami menekankan soal roadmap pengenaan cukai kantong plastik ini seperti apa, seperti halnya roadmap untuk cukai hasil tembakau. Jadi bukan hanya cukai yang sekarang mau diterapkan saja,” tandas Andreas.
Baca Juga: Harga Saham HM Sampoerna (HMSP) Tertekan, Ini Alasan Analis Merekomendasikan Beli premium
Toh, anggota fraksi PDIP itu mengingatkan bahwa pada dasarnya yang pemerintah butuhkan dari DPR hanyalah konsultasi, bukan persetujuan. Penerimaan dari cukai plastik juga telah bertengger dalam APBN sejak 2017 lalu.
Hanya saja Andreas mengakui, sangat sulit untuk mengagendakan jadwal pembahasan lanjutan cukai plastik pada waktu-waktu ini. Alasannya, jadwal rapat anggota dewan, termasuk Komisi XI, sangat padat dengan persiapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) termasuk Omnibus Law.
Baca Juga: Lewat lelang, Bea Cukai tawarkan mobil Subaru dengan harga miring mulai Rp 97 juta
“Saat ini jadwal DPR sangat padat karena sekarang yang penting sedang dikejar adalah Prolegnas, termasuk desakan pemerintah untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
