KKP: Proyek Modernisasi Kapal Nelayan Masih Tahap Pengadaan, Dana Belum Cair

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan proyek modernisasi kapal nelayan belum masuk tahap realisasi fisik meski anggarannya telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 

Hingga kini, proyek masih berada pada tahap proses pengadaan dan belum menghasilkan kontrak efektif maupun pesanan ke galangan kapal.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pencantuman anggaran dalam DIPA tidak otomatis membuat proyek berjalan.

“Anggaran yang tersedia atau sudah tercantum dalam DIPA tidak serta merta berarti kontrak pembangunan kapal langsung efektif. Proses pengadaan harus melalui tahapan lelang, penetapan pemenang, hingga penandatanganan kontrak,” tulisnya melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga: Menteri KKP: Progres Pembangunan Kampung Nelayan Tahap Pertama Capai 50%

Menurut Trenggono, pembiayaan proyek kapal nelayan tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK) dengan skema pencairan berbasis progres pekerjaan. Dengan mekanisme itu, dana tidak dikucurkan sekaligus di awal, melainkan mengikuti perkembangan pekerjaan dan verifikasi administrasi.

Ia juga menegaskan belum ada dana yang benar-benar dikucurkan untuk proyek tersebut. 

“Dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar gak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulisnya, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga: KKP: 19 Kampung Nelayan Sudah Rampung Dibangun per Januari 2026

Program modernisasi ini dirancang untuk pengadaan kapal nelayan dalam jumlah besar guna meningkatkan produktivitas armada tangkap dan memperkuat industri galangan dalam negeri. 

Namun hingga saat ini, KKP menyebut, prosesnya masih berada pada tahapan administratif dan belum memasuki fase pelaksanaan kontrak.

Sebelumnya, pernyataan ini muncul ke permukaan setelah adanya sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait realisasi anggaran dan pesanan kapal ke galangan.

Baca Juga: KKP Kawal Hibah AS US$35 Juta, Konservasi Terumbu Karang Masuk Agenda Ekonomi Biru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News