Reporter: Noverius Laoli | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan (MKP) Susi Pudjiastuti perihal perikanan ditolak oleh sejumlah kepala daerah dan kepala dinas. Penolakan itu tentu saja tidak membuat Susi patah arang. Ia mengklaim, penolakan para kepala dinas itu, karena disponsori pengusaha yang kepentingannya terganggu.
Hal itu dikatakan Susi di kantornya, Jumat (30/1). Ia bilang larangan menangkap ikan dengan menggunakanb ahan peledak hingga pukat harimau atawa trawl itu merusakan lingkungan. Kendati begitu, kepala dinas di daerah menolak kebijakan Susi tersebut hingga mereka mendatanginya di Jakarta. "Mereka yang menolak kebijakan itu sebenarnya antek dari teroris lingkungan, karena menangkap ikan dengan meledakkan sama dengan merusaka lingkungan," ujar Susi.
Susi mengambil contoh, di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, kebijakannya ditolak. Ia mendapat laporan bahwa kepala dinas di Sibolga menolak kebijakan susi karena disponsori pengusaha yang merasa kepentingannya terganggu. Ia malahan menuding kalau kepala Dinas di Sibolga dibayar oleh pengusaha agar pergi ke Jakarta menyatakan penolakan kebijakan susi dan meminta agar dibolehkan penggunaan pukat harimau.
Namun bukan Susi namanya kalau dengan mudah tunduk pada penolakan bawahannya. Ia mengancam kepala dinas asal Sibolga tersebut dengan mengevaluasi ulang dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah yang menolak menjalankan kebijakannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
