Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun.
Ia menyampaikan siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.
"Tolong kasih saya data lengkap ya Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto - red) dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya dimana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan yang diterima Kontan, Jumat (10/1).
Kegiatan audiensi yang ditayangkan secara live streaming di akun resmi Youtube @KementerianPKP dilaksanakan di Ruang Rapat Menteri PKP di Lantai 2 Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Juga: APPI Proyeksikan Pertumbuhan Multifinance Hanya 7%-8% pada 2025, Ini Kata OJK
Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Wamen PKP Fahri Hamzah, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Fitrah Nur dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo menerima rombongan REI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) periode 2023-2027 Joko Suranto.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dirinya juga data - data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI.
Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP. Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.
"Selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis. Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," imbuhnya.
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," harapnya.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Siapkan Skema Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil
Selanjutnya: Awas! Harga Bitcoin dan Pasar Kripto Diprediksi Anjlok Tajam Akhir Maret
Menarik Dibaca: Harga Emas Dunia Naik Empat Hari, Menuju Kenaikan 1,26% Sepekan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
