Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) akan memprioritaskan pembangunan akses ekonomi pedesaan di wilayah daerah tertinggal dan transmigrasi. Dengan perbaikan jalur itu, maka hasil unggulan desa bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Potensi ekonomi masyarakat desa, sebenarnya sudah mampu menguasai pasar di perkotaan. Namun selama ini belum digarap maksimal. Dari terhambat soal infrastruktur, hingga belum dimaksimalkan secara market,” ujar Menteri Desa Marwan Jafar dalam siaran pers, Kamis, (12/2).
Selama ini arah kebijakan kesenjangan pembangunan antar wilayah masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun pada era pemerintahan sekarang yang tertuang dalam Nawa Cita dan Nawa Kerja, akan dilakukan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supply-driven) dan juga keterkaitan perdagangan antar-pulau. Salah satu Nawa Kerja prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan untuk 5.000 desa mandiri,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Desa, desa di Indonesia diperkirakan mencapai 74.000. Namun jumlah penduduk miskin di desa masih berkisar 19 juta orang, sedangkan di kota 11,1 juta orang. Persentase jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi daripada di kota, yakni 14,4% berbanding 8,5%. “Dan jumlah jumlah desa tertinggal saat ini mencapai 24,48% atau 18.126 desa," katanya.
Jika prioritas akses ekonomi perdesaan terbangun dengan tertata maka interaksi perdagangan, persaingan usaha desa di perkotaan, dan sistem logistik yang murah, maka otomatis akan memengaruhi kehidupan masyarakat perdesaan. “Dan disitulah akhirnya, proyeksi menekan angka kemiskinan dan urbanisasi akan berkurang lebih cepat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
