Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Miriam S Haryani, mengungkapkan, banyak desa tertinggal berada di daerah atau kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sayangnya, desa tertinggal di daerah maju ini luput dari pendataan.
"Di kabupaten yang sudah maju pun masih ada desa tertinggal. Contohnya seperti di Indramayu, dan Cirebon. Di sana masih ada desa tertinggal. Jadi, tidak semua daerah kabupaten maju dapat dikategorikan tidak memiliki desa tertinggal," lanjut Yani saat sesi tanya jawab Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Selasa (10/2/2015).
Hal senada diungkapkan anggota Komisi V DPR RI lainnya, Gatot Sudjito. Menurut Gatot, tidak semua desa di kabupaten yang maju pasti makmur. Pemerintah perlu memetakan kembali lokasi desa tertinggal agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi desa-desa tertinggal.
"Mari kita petakan lagi desa mana saja yang tertinggal. Tidak bisa jadi parameter kalau suatu daerah sudah maju, tidak ada desa tertinggalnya," ujar Gatot.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total 74.050 desa, jumlah desa dengan kondisi tertinggal masih sebesar 17.268. Sementara daerah tertinggal terbanyak terdapat di Papua dengan 27,05 persen dari 122 daerah tertinggal. Disusul oleh Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Jawa.
Dalam kenyataannya, jumlah desa dan daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak lagi. Terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Di kedua wilayah ini, masih banyak desa dan daerah tertinggal yang luput didata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kurangi desa tertinggal
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Fajar, meminta bantuan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR RI, khususnya komisi V untuk turut memetakan desa-desa mana saja yang tertinggal, meskipun kabupaten tersebut maju.
Untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, Marwan berencana untuk mengurangi jumlah desa tertinggal tersebut sebanyak 5.000 desa hingga 2019.
"Kita akan berikan dana ke 74.000 desa di Indonesia. Kita sudah mengajukan Rp 19,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar pada 2015. Nantinya tiap daerah (kabupaten) kira-kira dapat Rp 240 miliar. Dana tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan desa, seperti infrastruktur, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," ujar Marwan saat Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/02).
Marwan melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan program pendampingan kepada desa agar perekonomian masyarakat menjadi lebih maju.
"Kita akan melakukan pedampingan serta pengembangan agar suatu desa menjadi desa mandiri. Kita berencana meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa," tukas Marwan.
Dengan pembangunan dan pemberdayaan desa, Marwan menargetkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal berkurang menjadi 12,5 persen pada 2019 dan indeks pembangunan manusia minimal 71,5 persen. Selain itu, Marwan juga menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat 7,35 persen. (Dimas Jarot Bayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
