kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.554.000   -10.000   -0,39%
  • USD/IDR 18.050   -9,00   -0,05%
  • IDX 5.328   49,47   0,94%
  • KOMPAS100 686   6,42   0,94%
  • LQ45 536   5,41   1,02%
  • ISSI 181   1,90   1,06%
  • IDX30 301   3,09   1,04%
  • IDXHIDIV20 393   4,01   1,03%
  • IDX80 79   0,89   1,14%
  • IDXV30 109   1,50   1,39%
  • IDXQ30 99   1,11   1,13%

Tambahan Rp 3,7 T untuk Kementerian Desa disetujui


Selasa, 10 Februari 2015 / 20:43 WIB
ILUSTRASI. Pencari Kerja Catat, Ini Tips Lolos Interview Kerja dan Ciri Kandidat yang Dicari HRD.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Komisi V DPR menyetujui tambahan anggara yang diajukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jumlah anggaran tambahan yang diajukan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp 3,7 triliun.

Dalam APBN 2015 yang disetujui DPR 2009-2014, anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp 6,9 triliun. Anggaran tersebut merupakan gabungan dari lima program kementerian yang semula tersebar di tiga kementerian, yakni Program PDT sebesar Rp 1,38 triliun, Program Transmigrasi Rp 1,54 triliun, dan Program Pemberdayaan Desa sebesar Rp 3,53 triliun.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pagu anggaran Kemendes PDTT tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Nota Keuangan TA 2015 dan Surat Menteri Keuangan No. S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Alokasi Tambahan Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, sebesar Rp 10,4 Triliun.

"Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyetujui dan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 10,4 triliun dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI," kata Fary, saat rapat kerja dengan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar, di Kompleks Parlemen, Selasa (10/2/2015). 

Sementara itu, Marwan menilai, penambahan anggaran penting untuk meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ada 122 kabupaten tertinggal yang memerlukan perhatian lebih.

"Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, tadi kami mengusulkan kepada Komisi V agar ada penambahan anggaran untuk prgoram itu," kata Marwan. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
The Owner's Number Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×