/2026/10/08/978758079.jpg "Menperin Minta Hari Pelayanan Publik Ditambah Jadi Dua Kali Sepekan, Kejar Daya Saing")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan layanan publik bagi pelaku industri. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta frekuensi Hari Pelayanan Publik yang saat ini digelar sekali dalam sepekan ditambah menjadi dua kali.
Menurut Sarmuji, percepatan layanan pemerintah menjadi penting untuk mendukung pelaku industri menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Kecepatan, kata dia, merupakan salah satu faktor yang turut menentukan daya saing industri.
"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita," kata Sarmuji saat meninjau Unit Pelayanan Publik (UPP) Kemenperin, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Investasi IWIP Bakal Tembus US$ 27 Miliar, Serap 117.000 Tenaga Kerja
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menambah Hari Pelayanan Publik dari setiap Kamis menjadi dua kali dalam sepekan. Sarmuji mengusulkan layanan tersebut digelar setiap Selasa dan Kamis.
Dengan penambahan frekuensi tersebut, pelaku industri dinilai akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi dengan Kemenperin. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi antrean layanan.
"Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek," ujarnya.
Sarmuji menilai kecepatan pelayanan pemerintah perlu mengikuti dinamika dunia usaha. Ia menekankan bahwa skala usaha yang besar tidak selalu menjadi penentu keunggulan apabila perusahaan kalah cepat dalam mengambil keputusan dan beradaptasi.
Baca Juga: Penerimaan Cukai Melemah, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Fiskal Tembakau
"Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, pelayanan pemerintah juga harus semakin cepat dan mampu menjawab kebutuhan pelaku industri," ujar Sarmuji.
Di sisi lain, kapasitas layanan konsultasi tatap muka Kemenperin telah meningkat signifikan. Sejak Maret 2024, kapasitas konsultasi mencapai maksimal 130 perusahaan per hari, dibandingkan 25 perusahaan per hari pada Februari 2024.
Peningkatan juga tercermin dari Indeks Pelayanan Publik Kemenperin yang naik dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan pelayanan publik Kemenperin dalam predikat pelayanan prima.
Kemenperin juga menyediakan layanan konsultasi melalui kanal digital, termasuk WhatsApp dan surat elektronik. Pada Juli 2026, tercatat sebanyak 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 konsultasi tatap muka, dan 617 konsultasi melalui surat elektronik.
Selain itu, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri.
Baca Juga: Rosan: Kontribusi Investasi Hilirisasi Naik Jadi 35%, 75% Terealisasi di Luar Jawa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
