Daya Saing Indonesia Terjun Bebas, Ini Menjadi Pertanda Investor Mulai Khawatir?

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar kurang baik datang dari daya saing Indonesia. Posisi Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026 merosot delapan peringkat menjadi posisi 48 dari 70 negara, setelah pada tahun lalu berada di peringkat 40.

Penurunan ini sekaligus menghapus tren positif yang sempat membawa Indonesia naik hingga peringkat ke-27 dunia pada 2024.

Tak hanya secara global, posisi Indonesia juga melemah di tingkat regional. Di kawasan Asia Pasifik yang terdiri dari 15 negara, Indonesia turun dari peringkat 11 menjadi 14. 

Baca Juga: Tenor Tapera 40 Tahun Ringankan Cicilan MBR, Tapi Risiko Masa Kerja Jadi Ancaman

Sementara di kelompok negara dengan jumlah penduduk di atas 20 juta jiwa, Indonesia turun dari posisi 16 menjadi 21 pada 2026.

Menanggapi kemerosotan tersebut, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai penurunan peringkat daya saing mencerminkan pelemahan sejumlah faktor fundamental ekonomi nasional.

"Penurunan peringkat daya saing Indonesia dari posisi 27 pada 2024 menjadi 48 pada 2026 menunjukkan adanya pelemahan pada faktor-faktor fundamental ekonomi, terutama efisiensi pemerintah, efisiensi dunia usaha, kualitas infrastruktur, serta kepastian regulasi," ujar Rizal kepada Kontan, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, di tengah persaingan global yang semakin ketat, investor tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar domestik. 

Kualitas institusi, produktivitas tenaga kerja, kemudahan berusaha, hingga konsistensi kebijakan menjadi faktor yang semakin menentukan dalam pengambilan keputusan investasi.

Rizal menilai kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh peningkatan produktivitas dan inovasi. 

Tingginya biaya logistik, perlambatan investasi swasta, kualitas SDM yang belum merata, serta meningkatnya ketidakpastian global menjadi faktor yang menekan persepsi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan.

Baca Juga: Daya Saing Indonesia Turun, Ekonom Soroti Lemahnya Infrastruktur dan Efisiensi Bisnis

Ia mengingatkan bahwa dampak penurunan daya saing paling terasa pada sektor investasi dan penciptaan lapangan kerja. 

Menurutnya, penurunan peringkat berpotensi mengurangi minat investor jangka panjang, memperlambat ekspansi usaha, dan menahan peningkatan produktivitas nasional.

"Perbaikan iklim investasi, deregulasi, penguatan kualitas SDM, serta peningkatan efisiensi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak pada pertumbuhan moderat di kisaran 5% dan mampu kembali meningkatkan daya saingnya di tingkat global," katanya.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai penyebab utama kemerosotan daya saing Indonesia bukan berasal dari kinerja ekonomi. 

Ia menyoroti bahwa pilar kinerja ekonomi Indonesia justru masih bertahan di peringkat ke-24 dengan skor 59,9.

"Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan, perdagangan, dan stabilitas harga masih relatif terjaga. Persoalannya terletak pada aspek yang lebih struktural," kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan penurunan paling tajam terjadi pada pilar efisiensi bisnis yang merosot dari peringkat 26 pada 2025 menjadi 50 pada 2026. 

Selain itu, efisiensi pemerintah juga melemah, sementara infrastruktur masih menjadi salah satu titik terlemah Indonesia.

Baca Juga: Pajak E-Commerce Mulai Juli 2026, Kemenkeu Pastikan Pedagang Tak Bayar Dua Kali

Menurutnya, sebagian penurunan tersebut dipengaruhi faktor eksternal, termasuk perang tarif dan meningkatnya fragmentasi perdagangan global yang turut menekan daya saing negara-negara Asia Tenggara.

Namun demikian, faktor domestik dinilai jauh lebih menentukan. IMD pada tahun ini menempatkan kualitas institusi sebagai penentu utama daya saing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

"Negara dengan institusi yang kuat dinilai lebih mampu beradaptasi terhadap guncangan ekonomi dan geopolitik. Di titik inilah kelemahan Indonesia terlihat jelas," katanya.

Ia menyoroti kerangka institusional Indonesia yang masih berada di peringkat 50 dan kerangka sosial di posisi 54. Ketika ukuran daya saing bergeser dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan, posisi Indonesia menjadi kurang kompetitif.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan sejumlah persoalan mendasar yang masih membebani daya saing nasional, seperti rendahnya belanja kesehatan dan pendidikan, terbatasnya jumlah paten yang berlaku, serta kualitas infrastruktur digital yang tertinggal.

"Kecepatan internet Indonesia misalnya hanya sekitar 28,9 Mbps, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 138 Mbps. Ini menunjukkan adanya defisit investasi jangka panjang pada sumber daya manusia dan teknologi," ujarnya.

Yusuf menambahkan, selama beberapa tahun terakhir daya saing Indonesia turut terbantu oleh tingginya harga komoditas yang menopang ekspor dan penerimaan negara. 

Baca Juga: Suhu Madinah Capai 44°C, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Namun ketika windfall komoditas mulai mereda dan dunia semakin menitikberatkan pada kualitas institusi, berbagai kelemahan struktural tersebut menjadi semakin terlihat.

Meski demikian, ia meminta agar penurunan peringkat IMD tidak dibaca secara berlebihan. Menurutnya, peringkat tersebut tidak secara langsung menurunkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

"Peringkat ini merupakan sinyal yang diperhatikan investor global saat menentukan lokasi investasi," imbuh Yusuf.

Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia kini berada di bawah Filipina, sementara Vietnam berhasil menembus peringkat 27 dunia dan semakin kuat sebagai pesaing utama dalam menarik investasi manufaktur.

Oleh karena itu, ia menilai kemerosotan peringkat daya saing seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat kualitas belanja negara, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur digital, sekaligus meningkatkan kepastian regulasi dan kualitas kelembagaan.

"Mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berjalan, tetapi fondasi jangka panjangnya sedang mendapat peringatan serius," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News