kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Menkumham Yasonna Laoly mengaku tak berwenang terkait Perppu KPK


Selasa, 05 November 2019 / 12:21 WIB
Menkumham Yasonna Laoly mengaku tak berwenang terkait Perppu KPK
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (kiri) bersama Menteri Kehakiman Laos Saysy Santyvong (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menandatangani perjanjian kerja sama bidang hukum di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kemenkumham, Jakarta, Senin


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

Namun, salah seorang petugas mengingatkannya bahwa mobil tersebut adalah untuk Menteri Hukum dan Kehakiman Republik Demokratik Rakyat Laos, Saysy Santivong. Yasonna lantas diarahkan untuk menuju mobil hitam di belakangnya yang disediakan untuknya.

Wartawan pun terus mengejar Yasonna yang akhirnya mau memberikan sedikit jawaban. "Ya itu ditanyakan saja ke Pak Menko lah (Menkopolhukam). Biar ditindaklanjuti," katanya sambil masuk ke dalam mobil.

Baca Juga: Tips sukses dari Miliarder Ray Dalio pendiri hedge fund terbesar di dunia

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan pihaknya masih berharap perppu bisa segera diterbitkan. Salah satunya untuk memberikan kepastian dari beberapa aturan yang saling tumpang tindih seperti ketentuan soal dewan pengawas (dewas).

"Kalau ditanya kita harus melakukan apa, ya saya pikir kita ya meminta perppu. Daripada ruwet-ruwet begitu, kan ya (lebih baik) perppu, judicial review atau kemudian legislatif review yang penting adalah menghindari ketidakpastian," tutur Saut di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin. (Dian Erika Nugraheny)

Baca Juga: Jeff Bezos akan membayar pajak Rp 91 triliun per tahun bila Warren jadi Presiden AS

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yasonna Sebut Tak Berwenang soal Perppu KPK"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×