Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, dirinya tak punya kewenangan soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) sebagai koreksi atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
"Saya kan tidak punya kewenangan dalam soal itu (penerbitan perppu)," ujar Yasonna kepada wartawan di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Baca Juga: Istana sebut Dewan Pengawas KPK akan banyak diisi ahli hukum
Dia hanya mengingatkan jika UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK saat ini sudah berlaku. "Ya kita lihat saja, kita analisis dulu, " tutur Yasonna. Yasonna menolak saat ditanya soal kemungkinan penerbitan perppu. Yasonna meminta wartawan bertanya soal itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Saat itu, Yasonna baru selesai memberikan keterangan pascapertemuan dengan rombongan Kementerian Hukum dan Kehakiman Republik Demokratik Rakyat Laos di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
Yasonna tampak beranjak meninggalkan media saat ditanya perppu. "Isu lain jangan (jangan ditanyakan)," ujarnya kepada wartawan. Saat terus dicecar, Yasonna beranjak masuk ke salah satu mobil yang sudah disediakan di depan Lobi Gedung Ditjen AHU.
Baca Juga: Survei LSI: Kepercayaan rakyat terhadap Jokowi menguat tahun 2019
Namun, salah seorang petugas mengingatkannya bahwa mobil tersebut adalah untuk Menteri Hukum dan Kehakiman Republik Demokratik Rakyat Laos, Saysy Santivong. Yasonna lantas diarahkan untuk menuju mobil hitam di belakangnya yang disediakan untuknya.
Wartawan pun terus mengejar Yasonna yang akhirnya mau memberikan sedikit jawaban. "Ya itu ditanyakan saja ke Pak Menko lah (Menkopolhukam). Biar ditindaklanjuti," katanya sambil masuk ke dalam mobil.
Baca Juga: Tips sukses dari Miliarder Ray Dalio pendiri hedge fund terbesar di dunia
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan pihaknya masih berharap perppu bisa segera diterbitkan. Salah satunya untuk memberikan kepastian dari beberapa aturan yang saling tumpang tindih seperti ketentuan soal dewan pengawas (dewas).
"Kalau ditanya kita harus melakukan apa, ya saya pikir kita ya meminta perppu. Daripada ruwet-ruwet begitu, kan ya (lebih baik) perppu, judicial review atau kemudian legislatif review yang penting adalah menghindari ketidakpastian," tutur Saut di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin. (Dian Erika Nugraheny)
Baca Juga: Jeff Bezos akan membayar pajak Rp 91 triliun per tahun bila Warren jadi Presiden AS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
