Menkumham dan Jaksa Agung diisi parpol, Jokowi dinilai tak serius penegakan hukum

Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

Padahal jabatan teknis tersebut penting untuk diisi orang yang profesional. Sementara itu jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan diisi oleh Mahfud MD. 

Ia menyayangkan Mahfud berada di jabatan menteri koordinator. Pasalnya menteri koordinator hanya memiliki peran yang minim dalam penegakan hukum. "Saya berharap tadinya jabatan Jaksa Agung dijabat pak Mahfud," ungkap Refly.

Baca Juga: Diisukan jadi Wakil Menteri BUMN, ini kata dirut Bank Mandiri

Hal itu melihat latar belakang Mahfud yang menentang korupsi di Indonesia. Namun, Jokowi lebih memilih pensiunan Kejaksaan Agung yang memiliki hubungan dengan partai. 

Namun, penunjukan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri dinilai sudah tepat. Menjelang masa pemilihan kepala daerah, Mendagri cenderung akan memiliki konflik kepentingan.

Sebelumnya Jaksa Agung yang ditunjuk Jokowi, ST Burhanuddin belum dapat menentukan target. Alasannya karena ia sudah lama meninggalkan lembaga tersebut. Dan ia juga ada hubungan saudara dengan politisi PDIP.

"Saya kan sudah lama meninggalkan Kejagung, harus dilihat dulu," ucap Burhanuddin di kompleks istana usai pelantikan.

Baca Juga: Jadi Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo akan fokus melakukan hal ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News