kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menko Ekonomi: UMKM Menyumbang 61% PDB Nasional


Sabtu, 24 September 2022 / 13:19 WIB
Menko Ekonomi: UMKM Menyumbang 61% PDB Nasional
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UMKM telah memberikan kontribusi mencapai 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Karakteristik UMKM yang unik, telah mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UMKM telah memberikan kontribusi mencapai 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan UMKM yaitu pada akses pembiayaan. Saat ini share kredit UMKM masih relatif rendah dimana baru mencapai 18%.

Dalam rangka mendorong peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Kuliah Umum dan Kajian Buku Pembiayaan UMKM Batch XII di Universitas Udayana, Badung, Bali, pada Kamis lalu (22/09).

Baca Juga: Pelaksanaan Kartu Prakerja dalam Skema Normal Masih Tunggu Arahan Komite Cipta Kerja

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan pada UMKM adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada saat pandemi, Pemerintah telah meningkatkan plafon pembiayaan KUR tahun 2022 mencapai Rp373 triliun dengan tambahan berbagai relaksasi kebijakan KUR.

“Di setiap periode krisis, UMKM ikut terdampak. Namun, recovery UMKM relatif cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan necessary condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi,” kata Airlangga dalam keterangan tertulus, Sabtu (24/9).

Pemerintah juga tengah mengintegrasikan skema KUR dengan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial lainnya. Seperti Kartu Prakerja serta program korporatisasi nelayan dan petani dengan harapan tercipta ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dan untuk mendorong pengembangan serta peningkatan produktivitas UMKM sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Ada Roadmap Penghapusan Subsidi BBM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×