Wakil DPR RI Minta Maaf Usai Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi

Selasa, 18 November 2025 / 11:29 WIB

ILUSTRASI. Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali, Denpasar, Bali, Jumat (7/11/2025). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program MBG tak memerlukan ahli gizi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi.

Pihaknya juga meminta maaf bahwa pernyataannya dalam diskusi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bandung pada Minggu (16/11/2025) lalu menyebabkan perdebatan di masyarakat.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi trang dan jelas," katanya dalam keterangan, Selasa (18/11/2025).

Cucun menegaskan bahwa ahli gizi dalam pelaksanaaan program MBG sangat penting.

Cucun menyebut ahli gizi adalah mereka yang mengawal program MBG untuk menciptakan generasi emas, Indonesia yang sehat cerdas dan berdaya saing.

Menurutnya, program MBG ini bukan sekadar program sosial, melainkan untuk mewujudkan cita cita bangsa dengan menumbuhkan SDM unggul melalui peningkatan gizi, pendidikan tentang gizi dan kesehatan sejak dini.

Cucun pun mengklaim telah melakukan pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Badan Gizi Nasional untuk mendindaklanjuti hal ini.

"Kami menyepakati penguatan program MBG lewat kerja sama BGN dan perstauan ahli gizi Indonesia," ujarnya.

Cucun mengatakan sarjana lulusan program ilmu gizi dan pendidikan vokasi gizi akan dikonsolidasikan oleh Persagi bersama BGN

"kami sepakat untuk terus melakukan perbaikan agar MBG menjadi program manfaat untuk masa depan anak anak Indoensia," pungkasnya.

Awal mula pelemik

Sebagai informasi, polemik bermula ketika seorang peserta Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung menyinggung persoalan BGN yang kesulitan mencari ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG.

Peserta itu mengusulkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai apabila tenaga yang direkrut BGN untuk SPPG tidak memiliki latar pendidikan gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.

Dia menyarankan agar posisi itu cukup disebut pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC.

Peserta rapat itu juga mendorong BGN untuk bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), karena kebutuhan gizi penerima manfaat MBG harus ditangani tenaga yang kompeten.

“Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi,” kata dia.

Selain Persagi, peserta tersebut mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Namun, sebelum peserta itu menyelesaikan penjelasannya, Cucun memotong pembicaraan dan menilai peserta tersebut berbicara terlalu panjang.

Politikus PKB ini juga menyebut peserta itu terlalu arogan.

"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” ujar dia.