Menkeu Purbaya Tegas Tolak Permintaan Bos Danantara Soal Pembebasan Pajak BUMN

Jumat, 05 Desember 2025 / 13:18 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi keterangan usai pertemuan dengan sejumlah direksi perbankan pelat merah dan swasta serta perusahaan sekuritas di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (13/10/2025).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak permintaan CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak sejumlah BUMN yang belum dipenuhi sejak 2023.

Purbaya mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing.

"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," ungkap Purbaya saat ditemui di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (4/12/2025).

Menurut Purbaya, Danantara mengajukan usulan keringanan pajak untuk beberapa BUMN, termasuk terkait pelaksanaan aksi korporasi. Permintaan tersebut disampaikan Rosan saat bertemu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12).

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih membuka ruang keringanan pajak bagi BUMN untuk sejumlah aksi korporasi yang diperkirakan marak dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Aksi korporasi tersebut mencakup restrukturisasi, konsolidasi, hingga transaksi jual beli aset antarperusahaan.

"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia (Rosan) bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," jelasnya.

Purbaya menilai permintaan tersebut masih masuk akal sepanjang dibatasi pada jangka waktu tertentu.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa setelah masa transisi dua hingga tiga tahun itu selesai, seluruh aksi korporasi BUMN yang berada di bawah Danantara tetap wajib dikenakan pajak sesuai ketentuan.

"Setelah itu setiap Corporate Action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga mengerjakan proyek pemerintah," jelas Purbaya.

Dalam pertemuan yang sama, Rosan juga membahas opsi penyertaan APBN untuk penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

“Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau (Menkeu Purbaya) sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.