kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Menkeu: Jika ICP US$ 100 per barel, defisit bertambah Rp17 triliun


Rabu, 09 Maret 2011 / 06:50 WIB
Menkeu: Jika ICP US$ 100 per barel, defisit bertambah Rp17 triliun
ILUSTRASI. Kegiatan industri terus semakin terlihat geliatnya di Kawasan Industri Kendal.


Reporter: Hans Henricus | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Pemerintah mengkaji dampak gejolak Indonesia Crude Price (ICP) alias minyak mentah Indonesia terhadap defisit anggaran. Menteri Keungan Agus Martowardojo mengatakan jika ICP berada di level US$ 100 per barel, dan asumsi makro lainnya menyesuaikan dengan kondisi itu, maka defisit anggaran akan bertambah sekitar Rp 17 triliun.

Namun, kata Agus, angka defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tidak akan melampaui 2%. "Jadi kita dalam keadaan baik," katanya usai rapat pembangunan jalan tol trans Jawa di Istana Wakil Presiden, Selasa (8/3).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih mewaspadai dan mengevaluasi pergerakan harga minyak mentah serta pengaruhnya terhadap ICP.

Tapi, Agus bilang, pemerintah belum berencana merubah komponen makro ekonomi dalam APBN 2011, termasuk belum berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain harga minyak mentah, pemerintah juga mengawal target produksi minyak mentah (lifting) sebesar 970 ribu barel per hari.

Dalam APBN 2011, pemerintah mematok ICP sebesar US$ 80 per barel. Selain itu, defisit anggaran masih berada di level 1,8%

Agus menambahkan, dia juga sudah meminta BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjaga konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui target APBN 2011 sebesar 38,6 juta kiloliter. Agus menyerahkan cara menahan konsumsi BBM bersubsidi itu kepada Kementerian ESDM.

Yang jelas, kata dia, akan terjadi dampak fiskal terhadap anggaran jika konsumsi BBM bersubsidi melampaui 38,6 juta kiloliter. "Dari Kementerian Keuangan, kalau ada dampaknya pada fiskal masih bisa dikelola," janjinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×