Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menilai dwelling time yang masih di atas 5,5 hari menjadi bukti kegagalan Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya di awal menjabat, Jokowi berjanji untuk memangkas dwelling time di Pelabuhan Priok hingga 4,7 hari.
Pihak Depalindo menilai masalah dwelling time merupakan prioritas pemerintah mengingat kerugian akibat molornya pengiriman barang ini sangat besar. Lamanya dwelling time di Pelabuhan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional dan terganggunya bongkar muat kapal peti kemas padahal sesuai Keppres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Perhubungan sebagai ketua akan kelancaran arus barang.
"Jika menteri Jonan punya inisiatif dan terobosan dalam hal koordinasi, kami yakin problem dwelling time yang menjadi target Presiden dapat terwujud," ujar Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, Rabu (8/7).
Masalah lain yang muncul di pelabuhan yakni tidak terkendalinya pungutan di sektor pelayaran dan forwarding yang berada di bawah kendali Kemenhub. Kurs pelayaran yang ditetapkan Rp 14.000-Rp 15.000 per dolar AS, menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Ditambah lagi dengan kantor pelayaran yang hanya buka pada hari Senin - Jumat dan pengambilan dokumen hanya sampai pukul 15.00 WIB.
Padahal menurut Toto, semua aturan akan hal tersebut ada di bawah Kemenhub. Toto menegaskan, tanpa adanya terobosan dan inisiatif dari Kemenhub, janji Menteri Jonan menekan biaya logistik sebesar 5 persen dalam lima tahun akan sulit terwujud.
"Sejumlah kebijakan Menhub justru menambah beban dan menciptakan inefisiensi di Pelabuhan," kata Toto. (Adiatmaputra Fajar Pratama)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
