Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mimpi Presiden Prabowo Subiantp mengentaskan kemiskinan lewat program 3 juta rumah masih dihadapkan sejumlah tantangan. Yang paling kentara, hingga saat ini program tersebut belum mendapat pendanaan yang memadai.
Padahal, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat, anggaran negara yang diperlukan untuk merealisasikan janji politik Prabowo itu mencapai Rp 53,6 triliun. Akan tetapi, hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya dibekali anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan anggaran kementerian yang digawanginya ini bersumber dari pecahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya telah diketuk sebesar Rp 116,22 triliun di tahun 2025.
“Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR, di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 116,22 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," ujarnya dalam raker bersama Komisi V DPR, Selasa (3/12).
Ara merinci, anggaran PU yang sebesar Rp 5,27 triliun tersebut berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp 5,07 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 137 miliar, Ditjen Pembiayaan Rp 49 miliar dan Itjen Kementerian PUPR sebesar Rp 9 miliar.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 Triliun di 2025
“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp 35,49 triliun yang diperuntukan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Teridiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Ara juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat lampu hijau untuk melakukan usulan penambahan anggaran.
Artinya, masih ada gap kebutuhan anggaran sebesar Rp48,33 triliun, Meski demikian, dirinya mengaku tetap akan berusaha mewujudkan program 3 juta rumah tersebut.
“Memang tidak ada penambahan anggaran, itukan kita menjalankan yang sudah ada APBN 2025 tadi hanya pemisahan dari Menteri PUPR menjadi PU dan Perumahan (apa cukup?) ya kita berusaha lah,” tegasnya.
Sumber Dana Program 3 Juta Rumah
Baca Juga: Kredit Konstruksi Sepi Tahun Ini
Berdasarkan Buku Putih Satgas Perumahan, anggaran program 3 juta rumah disebut tak hanya berasal dari APBN semata. Melainkan, akan menggandeng bantuan pendanaan dari berbagai pihak hingga industri perbankan.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 53,6 triliun rupiah dari APBN dan Rp 335 triliun dari perbankan. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai jenis rumah, serta program lain seperti rumah susun sewa dan penataan kawasan perkotaan dengan total Rp 24,6 triliun,” demikian bunyi penjelasan tersebut.
Selain itu, anggaran untuk mewujudkan program 3 juta rumah nantinya bakal ditarik dari BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Dana Pensiun, Asuransi, Sekuritas, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BUMN, hingga CSR.
Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku berkomitmen untuk tetap merealisasikan target 3 juta rumah itu di tengah anggaran yang terbatas. Untuk itu, dirinya bakal menggandeng sejumlah pelaku usaha swasta lewat program CSR.
Terdekat, Ara mengaku bakal segera merealisasikan komitmen CSR pembangunan 3 juta rumah yang bakal dilakukan oleh Bos PT Alamtri Resource Indonesia Tbk. (ADRO) yakni Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.
“CSR itu buat bantuan dari pengusaha, seperti yang pertama Agung Sedayu, tanahnya dari saya kemudian yang bangun Pak Aguan. Yang kedua ini mudah-mudahan bulan Desember akan jalan, kalau tidak di Kaltim ya di Kalsel,” tegas Ara.
Namun demikian, siasat pemerintah menggandeng pelaku usaha itu menjadi sorotan oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V, Yasti Soepredjo. Menurutnya, upaya tersebut tidak akan berjalan efektif.
Yasti pun meminta Menteri Perumahan untuk berkoordinasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan minimnya anggaran tersebut.
“Akan menggandeng naga-naga, pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya. Tapi hari ini pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah. Kalau tahun 2025 saja tidak ada anggaran seperti ini, gimana di tahun 2026, 2027 dan sebagainya?,” tandasnya.
Baca Juga: Lippo Cikarang (LPCK) Bukukan Marketing Sales Rp 1,05 Triliun pada Kuartal III-2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
